Kamboja,Topikonline.co.id – Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi keimigrasian kawasan. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memimpin diskusi The 21st DGICM + Australia Consultation yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, sebagai bagian dari rangkaian The 29th DGICM and Its Related Meetings.
Forum bergengsi tersebut dipimpin bersama (co-chair) oleh Indonesia dan Australia, yang diwakili Damien Kilner, First Assistant Secretary (Immigration), Department of Home Affairs Australia. Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi negara-negara ASEAN dan Australia untuk memperkuat sinergi menghadapi berbagai tantangan keimigrasian dan keamanan kawasan.
Dalam sambutannya, Hendarsam menegaskan bahwa kerja sama lintas negara menjadi kunci menghadapi dinamika perbatasan yang semakin kompleks, mulai dari migrasi tidak teratur hingga kejahatan transnasional berbasis digital.
“Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi, kita sedang menyusun standardisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan perbatasan,” ujar Hendarsam.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan fasilitasi perlintasan di kawasan. Indonesia bersama Brunei Darussalam kini telah menikmati kemudahan akses layanan SmartGate di Australia, yang menjadi contoh modernisasi pelayanan keimigrasian berbasis teknologi.
Di sisi lain, sejumlah negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Laos, dan Filipina mengangkat isu meningkatnya ancaman keamanan kawasan, mulai dari penyelundupan manusia, perdagangan orang (human trafficking), migrasi ilegal, hingga maraknya kejahatan penipuan daring (online scam) yang melibatkan jaringan lintas negara.
Menjawab tantangan tersebut, Singapura dan Australia menawarkan kerja sama baru melalui pemanfaatan data dan teknologi Artificial Intelligence (AI) guna memperkuat sistem penyaringan (screening) di pintu perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
Forum juga menyepakati kelanjutan ASEAN-Australia Programme of Work 2026–2027 yang difokuskan pada penguatan kapasitas aparat keimigrasian di kawasan.
Menurut Hendarsam, program tersebut sangat relevan dengan perubahan pola mobilitas masyarakat serta meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara.
“Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia akan menjadi penyelenggara Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026. Program berbasis train-the-trainer ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan petugas keimigrasian menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin erat kaitannya dengan jaringan kriminal transnasional.
Selain Indonesia, sejumlah program strategis lainnya juga akan terus dilaksanakan, di antaranya Border Control Agency Management Programme (BCAMP) di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta Document Examination and Facial Comparison Training di Malaysia.
Tak hanya aktif dalam penyusunan agenda kawasan, Indonesia juga secara resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation yang akan digelar di Bali pada 2027.
Hendarsam menegaskan, Indonesia akan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat berbagai agenda prioritas, mulai dari pertukaran informasi yang aman (secure information sharing), interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, pemanfaatan AI, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan operasi bersama melawan online scam dan berbagai bentuk kejahatan transnasional.
“Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional,” pungkas Hendarsam.
