TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026. Kunjungan tersebut difokuskan untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sekaligus mengawal kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD, setelah menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan Dokumen Initial Memorandum pada 2025.
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis oleh OECD dan negara-negara anggotanya. Tahapan tersebut mencakup pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner, fact-finding mission, hingga penyusunan kajian mengenai kebijakan dan regulasi nasional. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan di berbagai Komite OECD yang nantinya menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan bagi Indonesia.
Proses aksesi melibatkan lebih dari 60 pemangku kepentingan nasional, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah hingga asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Secara keseluruhan, Indonesia berinteraksi dengan 25 komite OECD yang mencakup berbagai sektor strategis seperti investasi, perdagangan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD. Menurut OECD, antusiasme negara-negara anggota terhadap pencalonan Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah organisasi tersebut. Banyak negara anggota menawarkan dukungan dan bantuan teknis guna memperlancar proses keanggotaan Indonesia.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum OECD, Indonesia juga akan mengangkat kebijakan hilirisasi sebagai strategi utama untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan antara kebijakan industri, pasar terbuka, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menghadiri forum utama, Airlangga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari delapan negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Ia juga akan bertemu dengan Business at OECD (BIAC), mitra strategis yang mewakili komunitas bisnis internasional.
Usai agenda di Paris, Airlangga melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sana, ia akan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta melakukan pertemuan dengan Komisioner Uni Eropa.
BESF merupakan forum tahunan tingkat tinggi yang membahas isu-isu keamanan ekonomi global. Forum yang diselenggarakan European Policy Centre (EPC) tersebut mempertemukan para pembuat kebijakan Uni Eropa, pelaku industri, negara anggota, dan mitra internasional untuk membahas berbagai tantangan geoekonomi.
Salah satu agenda utama Indonesia di Brussels adalah mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah mencapai kesepakatan politik pada 2025. Pemerintah berharap perjanjian tersebut dapat segera diberlakukan sehingga mampu meningkatkan akses pasar, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa.
Kunjungan ini menegaskan semakin aktifnya peran Indonesia dalam memperkuat kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.
