Kejati Kalbar Selamatkan Aset Pemprov Senilai 2,7 Triliun

Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanudin mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 2,7 triliun.

“Dalam kunjungan kerja Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin dan rombongan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Rabu 30 Maret 2022, Jaksa Agung RI Burhanuddin mengapresiasi kinerja bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejati Kalbar yang telah berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp. 2.795.525.550.000,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, di Jakarta, Minggu (3/4/2022).

Ketut menerangkan tim jaksa pengacara negara (JPN) Kejati Kalbar memberi pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, untuk menyelamatkan kawasan Gelora Olahraga Khatulistiwa Pontianak seluas 224.270 meter persegi yang sebelumnya digunakan bukan untuk kepentingan olahraga.

“Tim JPN pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan pendampingan hukum kepada pihak pemerintah daerah cq. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan penertiban dan penataan untuk menyelamatkan kawasan gelora olahraga (GOR) Khatulistiwa Pontianak seluas 224.270 m² yang sebelumnya dipergunakan bukan untuk kepentingan kegiatan olahraga,” ucapnya.

Dijelaskan Ketut, sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan GOR Khatulistiwa Pontianak seluas 224.270 meter persegi tersebut sebesar Rp 12.465.000.

Labih lanjut Ketut menuturkan, Pemprov Kalbar dapat segera melakukan penataan dan pengelolaan di kawasan gelora olahraga Pontianak sesuai dengan fungsinya. Nantinya, GOR ini dapat digunakan sebagai sarana pembinaan dan latihan olahraga.

Ketut menjelaskan, kegiatan pendampingan hukum tersebut juga didukung oleh Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, Setda Kalbar, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalbar, Inspektorat Kalbar, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalbar dan Satpol PP Kalbar.

“Sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia, agar setaip satuan kerja (satker) di daerah juga mengoptimalkan kegiatan pedampingan ke daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara dengan baik,” pungkasnya. *ferry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *