Bogor,Topikonline.co.id— Pintu besi berlapis, pemeriksaan tubuh berulang, hingga pembatasan alat komunikasi menjadi kesan pertama saat memasuki Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Rabu (20/5/2026). Bahkan Kepala Lapas, Wahyu Indarto, tak mendapat perlakuan istimewa.
“Maaf ya Mas, memang begini prosedur di tempat kami,” ujar Wahyu sambil menjalani pemeriksaan ketat bersama rombongan peliput sebelum masuk ke area dalam lapas.
Tak ada kompromi di penjara maximum security ini. Dari sekian perangkat komunikasi yang dibawa tim peliput, hanya satu telepon genggam yang diizinkan masuk. Semua demi memastikan pengawasan tetap steril dan keamanan tidak celah sedikit pun.
Lapas Khusus Gunung Sindur yang berada di Jalan Pengayoman, Komplek Kementerian Hukum dan HAM RI, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikenal sebagai salah satu dari tiga lapas khusus di Indonesia yang menangani narapidana berisiko tinggi.
Di balik tembok tinggi dan kamera CCTV yang mengawasi setiap sudut, lapas ini menampung bandar narkoba kelas kakap, narapidana terorisme, hingga napi bermasalah kiriman dari berbagai lapas di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Over Kapasitas, Tapi Pengawasan Tak Kendur
Dengan kapasitas ideal hanya 356 warga binaan, Lapas Khusus Gunung Sindur kini dihuni 791 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Mayoritas merupakan kasus narkotika.
“Lapas kita ini berbeda dengan lapas lain karena menerima narapidana teroris juga,” kata Wahyu.
Saat ini terdapat 22 narapidana terorisme (napiter) di dalam lapas tersebut. Dari jumlah itu, tiga orang masih berstatus “merah” atau belum menyatakan ikrar setia kepada NKRI.
Untuk menangani para napiter, lapas memiliki tujuh petugas khusus bernama pamong yang telah mendapatkan pelatihan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Mereka mendapatkan pembekalan dari BNPT untuk mendampingi, menjaga, dan membina napiter,” ujar Wahyu.
Dua Blok Maximum Security
Wahyu menjelaskan, lapas memiliki dua blok khusus maximum security yang diperuntukkan bagi warga binaan dengan tingkat risiko tinggi.
“Mereka yang baru dipindahkan dari lapas lain di Jawa Barat, DKJ maupun Banten ditempatkan dulu di blok maksimum,” katanya.
Di blok tersebut, ruang gerak napi sangat terbatas. Mereka tidak diperbolehkan bebas beraktivitas dan hanya berada di area blok masing-masing.
Setiap tiga bulan, tim asesor melakukan asesmen untuk menentukan apakah tingkat risiko napi menurun atau tetap tinggi.
“Kalau risikonya menurun, bisa dipindahkan ke blok medium. Tapi kalau masih maksimum, tetap di blok tersebut,” jelasnya.
Asesmen dilakukan ketat oleh petugas yang telah mendapat transfer knowledge dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Menurut Wahyu, seluruh napi yang masuk ke Gunung Sindur dianggap memiliki persoalan serius.
“Kami menganggap semua yang masuk sini bermasalah. Jadi program pembinaannya juga berbeda dengan lapas lain,” ujarnya.
Dari Napiter ke Bandar Narkoba
Gunung Sindur awalnya dipersiapkan untuk menampung narapidana terorisme, khususnya pasca kerusuhan Mako Brimob tahun 2018.
“Waktu kejadian Mako Brimob, semua napiter dikirim ke sini,” kata Wahyu.
Namun seiring berkurangnya kasus terorisme, lapas kemudian diisi napi narkoba dan napi umum dengan tingkat risiko tinggi.
“Kalau cuma ngurus 22 napiter, sedikit isinya, tidur nyenyak kita,” ujar Wahyu sambil tersenyum.
Kini, berbagai napi bermasalah dari Karawang, Bekasi, Bandung hingga Banten dikirim ke Gunung Sindur untuk menjalani pembinaan dan pengawasan ketat.
Napiter “Merah” Tak Bisa Dikunjungi
Meski pola kunjungan hampir sama dengan lapas lain, perlakuan terhadap napi risiko tinggi dan napiter tetap berbeda.
Napiter yang belum menyatakan ikrar NKRI tidak diperbolehkan menerima kunjungan keluarga.
“Kalau yang belum ikrar NKRI, belum kita kasih kunjungan. Harus ada izin dan pendampingan BNPT,” tegas Wahyu.
Indikator sederhana napiter yang masih “merah”, kata Wahyu, bahkan terlihat dari sikap mereka terhadap salam.
“Kita ucapkan salam saja dia enggak mau jawab,” ungkapnya.
Namun bagi napiter yang telah berikrar NKRI atau masuk kategori “hijau”, pembinaan mulai diarahkan ke program keterampilan dan reintegrasi sosial.
Napiter Jadi Barista
Salah satu program unik di Gunung Sindur adalah pelatihan barista khusus bagi napiter yang telah menyatakan setia kepada NKRI.
Pelatihan itu difasilitasi BNPT lengkap dengan peralatan kopi profesional.
“Baristanya khusus napiter yang sudah NKRI,” ujar Wahyu.
Selain itu, pembinaan keagamaan juga dilakukan intensif. Untuk warga binaan Nasrani, lapas bekerja sama dengan 19 yayasan yang rutin mengisi kegiatan ibadah dan pembinaan rohani.
Sementara pembinaan Islam dilakukan melalui pesantren harian hingga pesantren kilat saat Ramadan, bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti Dompet Dhuafa dan Yayasan Bangun Lebih.
Sindur Rock Band, Wajah Lain Penjara Super Ketat
Di balik kerasnya pengamanan, Gunung Sindur juga memiliki sisi lain. Salah satunya melalui “Sindur Rock Band”, grup musik warga binaan yang sudah menghasilkan tujuh lagu lengkap dengan video klip.
Video klip tersebut diproduksi di dalam lapas bekerja sama dengan label musik Kartamakala.
“Bahkan mereka sering diundang tampil di acara nasional pemasyarakatan,” kata Wahyu.
Salah satu personelnya yang dikenal dengan nama Zivillia bahkan kerap menjadi ikon pembinaan kreatif warga binaan.
Dapur Modern dan Pengawasan Ketat Makanan
Lapas Gunung Sindur juga memiliki dapur sehat modern dengan standar higienitas tinggi. Seluruh alat masak menggunakan stainless steel dan area memasak dipisahkan dari ruang penyajian.
Sebanyak 21 warga binaan dilibatkan dalam operasional dapur dengan tugas berbeda-beda, mulai dari memasak, menyajikan makanan hingga mencuci peralatan.
Setiap menu makanan bahkan disimpan sebagai sampel di lemari pendingin untuk mengantisipasi kemungkinan keracunan massal.
“Kalau ada keracunan massal, sampel makanan ini dibawa ke laboratorium untuk diperiksa,” jelas Wahyu.
Para warga binaan mendapat jatah makan tiga kali sehari serta air minum gratis hingga dua liter per hari.
Penjara dengan Tekanan Tinggi
Di Gunung Sindur, tekanan bukan hanya dirasakan warga binaan, tetapi juga petugas. Sebab, seluruh penghuni lapas dianggap memiliki risiko tinggi, termasuk napi pidana mati dan bandar narkoba.
Karena itu, pembinaan dilakukan ekstra hati-hati. Narapidana baru bahkan harus menjalani masa karantina selama sebulan tanpa akses komunikasi sebelum dinilai layak mengikuti program pembinaan lanjutan.
“Jangan sampai asal-asalan, karena yang dikirim ke sini memang yang bermasalah,” tutup Wahyu.
