TOPIKONLINE.CO.ID — Jakarta: Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks. Upaya tersebut dinilai penting agar berbagai kebijakan, pendanaan, teknologi, dan program penanggulangan bencana tidak berjalan secara terpisah, tetapi menghasilkan dampak yang selaras.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Febrian, pengalaman penanganan dan pemulihan pascagempa Yogyakarta 2006 menjadi salah satu pembelajaran penting mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga mitra internasional.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” tutur Febrian.
Ia mengatakan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks karena perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan memiliki keterkaitan satu sama lain.
Namun, menurutnya, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, hingga sistem akuntabilitas masih kerap berjalan secara terpisah.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Hadapi Risiko Bencana
Febrian menegaskan, tantangan Indonesia bukan sekadar menghasilkan lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi baru. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh elemen tersebut dapat bekerja secara terpadu.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ucapnya.
Ia menambahkan, resiliensi tidak semestinya dipandang sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, ketangguhan harus menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” jelas Febrian.
Menurut dia, penguatan resiliensi pada akhirnya harus diwujudkan di tingkat lokal. Sebab, ketangguhan nasional merupakan hasil dari berbagai keputusan yang dibuat di lapangan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal itu dapat diwujudkan ketika pemerintah dan masyarakat memperhitungkan risiko dalam pembangunan sekolah, jalan, perlindungan sungai, maupun perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko iklim di masa depan.
GFSR ke-3 Bahas Tiga Prioritas Penguatan Resiliensi
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan GFSR ke-3 yang berlangsung pada 9-10 September 2026 dirancang untuk mendorong pergeseran dari pembangunan konsep menuju implementasi serta dari dialog menuju dampak nyata.
Forum tersebut membahas tiga prioritas yang saling berkaitan, yakni integrasi arsitektur, penyelarasan modal, serta perwujudan resiliensi berkelanjutan.
“Pertama, integrasi arsitektur. Prioritas ini menegaskan untuk memperkuat pendekatan pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga institusi-institusi dapat bekerja sama, bukan sekadar berjalan sendiri-sendiri,” ujar Raditya.
Prioritas kedua adalah menyelaraskan modal. Menurut Raditya, pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan perlu dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.
Sementara prioritas ketiga adalah mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Komitmen global dan strategi nasional perlu diterjemahkan menjadi aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya masyarakat, serta mampu menghasilkan pencapaian yang terukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, GFSR ke-3 menjadi momentum untuk mendokumentasikan kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, sekaligus menerjemahkan pengalaman dua dekade terakhir menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti bagi generasi berikutnya.
ADEXCO 2026 Hadirkan Teknologi untuk Manajemen Bencana
Bersamaan dengan GFSR ke-3, digelar ADEXCO 2026, ajang pameran dan konferensi manajemen bencana serta perlindungan sipil Asia yang mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
ADEXCO menghadirkan berbagai solusi di sepanjang siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan.
Raditya mengatakan, partisipasi dalam ADEXCO 2026 menunjukkan meningkatnya minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Tahun ini, tercatat 152 perusahaan dari sembilan negara berpartisipasi dalam pameran tersebut.
“Kami sangat bahagia melihat partisipasi yang terus meningkat tahun ini, dengan 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara, yang menunjukkan peningkatan minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” paparnya.
Ia menekankan bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem penanggulangan bencana, bukan sebagai tujuan akhir. Pemanfaatannya perlu diikuti penguatan tata kelola, kapasitas masyarakat, pendanaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak pemerintah, sektor swasta, peneliti, praktisi, serta masyarakat untuk memperkuat koneksi dan mendorong aksi nyata dalam membangun resiliensi berkelanjutan.
“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” tutup Raditya.
ADEXCO 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation.” Selain ADEXCO, rangkaian tersebut menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.
Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 dihadiri Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR RI, kementerian/lembaga, TNI, Polri, sejumlah perwakilan kedutaan besar, pimpinan Pamerindo, serta mitra penanggulangan bencana.
