Ungkap Praktik Mafia Tanah, Penyidik Polda Metro Dapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN

Penyidik Satgas Mafia Tanah Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerima penghargaan dari Kementerian ATR/BPN atas prestasinya mengungkap sejumlah kasus mafia pertanahan.

Jakarta – Aparat penyidik Satgas Mafia Tanah Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerima penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas prestasinya mengungkap praktik mafia tanah di Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi.

Pemberian penghargaan diberikan pada acara penutupan Rapat Koordinasi Pemberantasan Mafia Tanah dan Pencegahan Mafia Tanah Tahun 2018 di Ballroom Hotel Grand Kemang, Rabu (31/10).

Aparat penyidik Satgas Mafia Tanah Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menerima penghargaan itu adalah Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Nico Afinta, Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Idradi, AKBP Nuredy Irwansyah P, Kompol Samian, Ipda Widodo, Aiptu Prayitno Siswoto, Bripka Slamet, Bripka Muhamad Jufri, Brigadir S. Andy Prabowo, Brigadir Yurizal Akmal dan Brigadir Tanto C. Nugroho.

Penghargaan diberikan karena Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap 19 tersangka mafia pertanahan.

Dua di antaranya adalah oknum  pejabat di Kecamatan Tarumajaya dan oknum aparat Desa Segara Makmur, Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Mafia Tanah dan Pencegahan Mafia Tanah Tahun 2018 mengatakan, Kementerian ATR/BPN sangat berterima kasih kepada Polri yang turut menjadi partisan program pemberantasan mafia tanah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Polri yang turut bersama kami menggemakan perang dengan mafia tanah,” kata Menteri Sofyan.

“Dan ini sudah dibuktikan dengan terungkapnya berapa kasus besar. Ada yang sudah divonis, dan ada yang dalam proses. In Syaa Allah setelah rapat ini mafia tanah tidak akan lagi sebebas dulu,” Sofyan A. Djalil menambahkan.

Sebagai catatan, di daerah sering kali ditemui kasus pemalsuan dokumen seperti girik yang diindikasi dilakukan oleh mafia tanah. Aksi kejahatan ini jadi salah satu penyebab munculnya konflik dan sengketa pertanahan.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, saat ini masih ada sekitar 8.000 kasus pertanahan di seluruh Indonesia yang belum terselesaikan. bem

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.