Tangkal Suara Sumbang, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Reforma Agraria Program Kerja Bersama

0
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Dirjen Penataan Agraria, M. Ikhsan.

Jakarta – TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam jadi tonggak baru pelaksanaan Reforma Agraria pascareformasi 1998.

Pun begitu, setelah 20 tahun berlalu hingga kini di tahun 2018, pelaksanaan inovasi tersebut tetap tak bisa sepenuhnya meredam suara-suara yang sumbang terhadap program tersebut.

Satu contohnya, klan Amien sampai berani menyebut bagi-bagi sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke masyarakat adalah reformasi agraria palsu. Sebanyak 74% lahan NKRI juga disebutnya dikuasai asing, meski kemudian pernyataan itu langsung dibantah Kementerian ATR/BPN.

Berkaca dari polemik seperti ini, Kementerian ATR/BPN melalui agenda tahunan akhirnya menggelar seminar untuk membahas lebih detail pemahaman program tersebut.

Seminar Nasional dengan tajuk “Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat” ini diadakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (26/9).

Peserta Seminar Nasional dengan tajuk “Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat”.

“Reforma Agraria adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Reforma Agraria jangan cuma dipahami sebagai kebijakan untuk meredistribusi tanah,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat membuka seminar.

“Namun juga harus dipahami sebagai proses yang lebih luas meliputi akses terhadap sumber daya alam, modal, teknologi, pasar, barang dan tenaga kerja.”

“Pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai hasil dari Reforma Agraria itu akan linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang umumnya petani gurem atau buruh tani,” tambahnya lagi.

Menurutnya, Reforma Agraria hanya bisa berjalan bilamana seluruh infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah tersedia dan bekerja dengan baik dan benar.

“Karena itu harus dipahami bersama bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria adalah program kerja bersama. Bukan hanya kerja Kementerian ATR/BPN semata,” tegasnya lagi.

BACA JUGA:

Dipaparkannya lagi, secara teknis pelaksanaan Reforma Agraria memang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN. Namun pelaksanaan itu juga melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat hingga satuan kerja perangkat provinsi dan kabupaten/kota di tingkat daerah.

“Seharusnya kita butuh kelembagaan Reforma Agraria yang andal. Peran kelembagaan itu untuk menyinkronisasi dan mengharmonisasi pelaksanaan Reforma Agraria mulai dari pusat hingga daerah, baik secara vertikal maupun horisontal,” simpul Himawan.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Penataan Agraria, M. Ikhsan dalam paparannya menambahkan bahwa Reforma Agraria merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian ATR/BPN 2014-2019. RPJM itu terbagi menjadi dua bagian yakni, Pendaftaran Tanah dan Redistribusi Tanah.

“Pendaftaran tanah secara masif di seluruh Indonesia sudah dimulai pada tahun 2017 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Target awal di tahun 2017 adalah 5 juta bidang terdaftar dan di 2018 adalah 7 juta bidang terdaftar,” jelas Ikhsan.

“Sedangkan untuk Redistribusi Tanah dilaksanakan dari dua arah yakni Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN dan Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambungnya lagi.

Khusus untuk TORA, Ikhsan meneruskan, Kementerian ATR/BPN sudah mendistribusikan tanah seluas 188.295 hektare yang berasal dari HGU habis, Tanah Terlantar dan Tanah Negara lainnya mulai dari 2015 hingga 2017.

“Skema retribusi ini berlanjut di tahun 2018 dengan target 350.000 bidang tanah,” pungkasnya. bem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here