TOPIKONLINE – PEKANBARU: Polda Riau jelang Pilkada 2024 serentak melakukan Cooling System keseluruhan Polres wilayah hukum Riau, Senin (5/8/2024). Mitigasi dilakukan hingga daerah-daerah rawan konflik agar Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan damai.
Polda Riau menekankan pentingnya melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh sosial, organisasi agama, organisasi adat, organisasi pemuda dan organisasi sosial. Karena pada Pilpres Februari 2024 di wilayahnya berlangsung aman.
Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan aparat dan berdialog terkait temuan-temuan di lapangan. Kerawanan seperti isu-isu hoax, provokatif dan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, harus bisa kita eliminasi.
“Untuk mengatasi permasalahan di lapangan, kami melakukan upaya preemtif mengedepankan imbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat,” ujar Irjen Iqbal.
Lanjut Irjen Iqbal, kami juga melakukan preventif upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi, secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.
Kemudian tindakan represif dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri, apabila tindakan pre-emtif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri.
Sedangkan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan dampak rusaknya lingkungan, kerugian material dan ancaman bagi kesehatan, hingga hubungan bilateral akibat asap yang ditimbulkan melampaui lintas batas negara. Pemerintah didukung aparat dan stakeholder harus bersinergi untuk mencegah dan menanggulanginya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah mengesahkan status siaga darurat karhutla. Yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hulu (Inhu), Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai.
Polres Rokan Hilir (Rohil), misalnya jauh hari telah menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Operasi Aman Nusa II. Apel digelar agar dapat mencegah dan mengantisipasi karhutla.
Menurut Wakapolres Rohil Kompol Ricki Michael Mandey kesiapan lebih awal didasarkan perkiraan kondisi cuaca BMKG bahwa sebagian wilayah di Provinsi Riau sudah memasuki musim kemarau. Sudah terdeteksi titik panas maupun kejadian karhutla di beberapa titik, termasuk di wilayah Rohil.
Jumlah hotspot di Rohil terpantau naik sejak pekan ini. Luas lahan yang terbakar sudah ribuan hektar, meski sejumlah lokasi sudah padam dan masih dilakukan upaya pendinginan oleh tim gabungan.
Personel Polri juga turun langsung ke titik lahan terbakar bersama jajaran TNI, BPBD, masyarakat peduli api dan instansi terkait penanggulangan lainnya. Di beberapa hotspot juga mulai turun setelah pemadaman di sejumlah lokasi oleh satgas darat dan juga udara.
“Penanggulangan karhutla ini menuntut kecepatan dalam melakukan respon. Pemadaman dini sebelum api menjalar dan semakin membesar adalah prioritas utama, maka dari itu koordinasi dan informasi sangat diperlukan baik dari masyarakat maupun stake holder lainnya,” kata Ricki.
Kendala yang dihadapi, akses menuju ke titik kebakaran butuh perjuangan. Sebab, untuk sampai ke lokasi butuh waktu 1,5 sampai 4 jam perjalanan darat.
“Akses ke lokasi karhutla yang terjadi di wilayah Rohil bervariatif. Bisa dilalui hanya dengan sepeda motor, lewat sungai ataupun jalan kaki,” kata lulusan Akpol 2008 ini.
Selain sulitnya akses, petugas juga harus melalui lahan gambut. Termasuk lahan yang telah semak belukar karena tidak terawat. Hampir seluruh lokasi lahan gambut, rata-rata untuk kedalaman antara 3-5 meter.
Selain akses dan lahan gambut, kondisi air yang kering juga menjadi kendala petugas. Untuk itu, petugas harus turun di lapangan berjibaku menggali tanah mencari sumber air. Warga turut membantu satgas menggali tanah dan dari satgas udara biasa ke laut mengambil air pakai heli water bombing.
Untuk mencegah terjadinya karhutla tim gabungan telah mengerahkan seluruh jajaran untuk memantau situasi di lapangan. Setiap kali ditemukan titik api, tim langsung diterjunkan melakukan pemadaman dan pendinginan.
Selain upaya pencegahan, aparat juga melakukan tindakan represif terhadap pelaku pembakaran. Menurut data di Polda Riau sepanjang 2024, sebanyak 7 kasus karhutla berhasil diungkap dengan 7 tersangka diproses hukum.
“Selama tahun 2024 ini kita telah menangani 7 kasus dengan 7 tersangka. Ada tersangka yang sudah P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap,red), ada yang masih proses penyidikan,” ujar Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi di Polda Riau.
Kasus yang dimaksud tersebar Kota Dumai dengan 2 kasus, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) 3 kasus, dan Kabupaten Bengkalis 2 kasus.
Para tersangka yang diamankan ini merupakan individu yang membuka lahan dengan cara membakar. Itu karena aparat minta masyarakat tidak melakukan pembakaran apapun seperti untuk membuka kebun dan membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran sekecil apapun sangat rawan dan mengundang bahaya bagi alam, lingkungan, dan manusia.
Meskipun telah berhasil mengamankan beberapa tersangka, luas lahan yang terbakar di Riau masih sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, total lahan yang menjadi objek penyidikan mencapai sekitar 1.500 hektar Diperkirakan luas lahan yang terbakar jauh lebih besar dan polisi belum menemukan siapa pelakunya.
Faktor utama kebakaran umumnya disebabkan dua faktor, yakni alam dan manusia. Namun, mengingat kondisi geografis Riau yang tidak memiliki aktivitas vulkanik signifikan dan jarang terjadi petir, faktor manusia menjadi penyebab dominan.
“Bisa dikatakan, pembakaran disebabkan oleh manusia, baik itu sengaja maupun tidak sengaja,” ungkapnya. (Amin)
