Pelaksanaan Rakor Bakamla dengan Pemprov Kepri

Kepri – Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan laut, Bakamla RI berkerjasama dengan Pemprov Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Aston Tanjung Pinang and Conference Center, Rabu (07/11/2018).

Forum Kerjasama ini, kemarin dibuka oleh Direktur Kerjasama Bakamla RI Dade Ruskandar, S.H., M.H. dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu anggota Pokja Bakamla Bidang Operasi Keamanan Laut Laksma TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso, memaparkan peran Bakamla dalam upaya penegakan hukum dilaut untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Sementara itu Kabid Pelayaran & Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Ir. Tri Musa Yudha memaparkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut guna terwujudnya keamanan dan keselamatan laut di kepulauan Riau, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri diwakilkan kepada Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepri Hartam Ediyanto S.H., M.Hum.

Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Prov. Kepri Syamsul Bahrum menambahkan  dimensi keamanan pengendalian wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi merupakan dimensi Poros Maritim Dunia.

Adanya dukungan informasi dari masing-masing instansi yang berkerja secara profesional adalah demi kepentingan nasional. Untuk mewujudkannya perlu melakukan pengawasan secara IT terhadap kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran keamanan laut beserta potensi yang mempengaruhi maritim seperti faktor dukungan akademis, dunia usaha/investor pemerintah, dan masyarakat umum.

Dengan adanya forum kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut ini diharapkan segala dukungan itu dapat bersinergi.

Di waktu yang sama, Direktur Kerjasama Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H. mengingatkan, dinamika global yg berkembang saat ini menuntut penguatan kelembagaan.

“Semakin meningkatnya tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla saat ini, maka dibutuhkan perangkat pengaturan yang efektif dan efisien serta sinergitas dan kerja sama serta dukungan dari K/L dan pemerintah daerah,” imbuh Dade.

Rapat koordinasi digelar dengan mengundang mitra Bakamla untuk menyamakan pola pikir, pola tindak dan pola sikap seluruh pemangku kepentingan dilaut dan Pemerintah Daerah.

Selaku Moderator, Kasubdit Kerjama Sama dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M, mendorong peran aktif peserta untuk bersama narasumber berbagi wawasan.

Acara bertema “Melalui Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut Kita Tingkatkan Sinergitas Aparat Penegak Hukum di Daerah untuk Mewujudkan Laut Aman dan Lestari”. Disini Bakamla menawarkan gagasan pembentukan forum keamanan dan keselamatan laut, dan mendorong adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya forum ini.

Selaku narasumber, F.X. Eddy memaparkan Langkah Strategis Bakamla kedepan yang tertuang dalam Grand Design Bakamla sampai tahun 2030, antara lain meningkatkan kekuatan dan kemampuan pelibatan sarana patroli Bakamla dan Stakeholder dalam wadah Operasi bersama Kamla Dalam Negeri dan Luar Negeri,  Pengembangan Surveilance di KPIML Bakamla untuk meningkatkan kemampuan Sistem Peringatan Dini dan memaksimalkan Sharing Information.

Selanjutnya Tri Musa Yudha membahas tentang pembuatan Perda dan menyebarluaskan Penyelenggaraan Pelayaran dan pemanfaatan Perairan Provinsi Kepri, serta melakukan koordinasi, bahkan bila perlu mengajukan uji peraturan dengan institusi di pusat yang punya wewenang dalam meninjau kembali kebijakan pemerintah pusat khususnya terhadap pengelolaan wilayah laut yang memiliki multi tafsir. “Sinergitas berarti searah, satu tujuan, bersama dan saling mendukung, saling melengkapi,” ujarnya.

Menurut Hartam Ediyanto selaku narasumber di bidang Penegakan Hukum di laut, “tiga kunci mengemban tugas penegakan hukum ialah Integritas, Profesionalisme dan Disiplin Diri,” sambungnya.

Di akhir acara pemangku kepentingan yang hadir menandatangani komitmen bersama pembentukan forum kerjasama keamanan dan keselamatan laut yang telah disepakati hari ini.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Kasi Kerjasama Non Pemerintah Ariana Listyawati, S.pd., Kasi Kerjasama Lembaga Pemerintah Akhmad Firdaus, S.IP.,  M.Si, beserta staf serta diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai instansi antara lain Lantamal IV Tanjungpinang,  Kejaksaan Tinggi Pemprov Kep. Riau, Basarnas, Polair, Lanud RHF, Dishub Kepri, Kominfo, HNSI, Imigrasi, Bea Cukai, PSDKP, DKP, Universitas Maritim Raja Ali, dan INSA. @ferry

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *