Kendari,Topikonline.co.id — Isu beredarnya seorang narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kendari yang diduga sempat mampir ke sebuah tempat makan usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) menuai sorotan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memastikan tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kejadian tersebut.
Kasubdit Kerja Sama Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Saat ini, pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Sat Ops Patnal) Ditjenpas bersama Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tenggara.
“Seluruh pihak yang terkait sedang diperiksa, baik warga binaan maupun petugas yang terlibat dalam pengawalan,” ujar Rika dalam keterangannya.
Langkah ini diambil untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam pengawalan narapidana, khususnya setelah menjalani proses hukum di luar rutan. Ditjenpas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu.
Rika menambahkan, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak hanya menyasar warga binaan, tetapi juga petugas yang terbukti lalai atau menyimpang dari prosedur.
“Penindakan akan dilakukan sesuai aturan, bergantung pada tingkat pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, sebagaimana arahan Menteri. Mulai dari Kepala Rutan, Kepala Pengamanan, hingga petugas yang bertugas mengawal narapidana saat kejadian berlangsung akan dimintai pertanggungjawaban.
“Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa sampai pada pencopotan jabatan,” katanya.
Di tengah proses penelusuran ini, Ditjenpas juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Informasi yang beredar dinilai menjadi bagian penting dalam pengawasan publik terhadap kinerja institusi pemasyarakatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya. Dukungan publik sangat kami butuhkan dalam upaya pembinaan warga binaan sekaligus penegakan aturan,” tutup Rika.
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap prosedur pengawalan narapidana, agar integritas sistem pemasyarakatan tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak tergerus.
