Jakarta,Topikonline.co.id– Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan Indonesia dengan menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Kolaborasi ini melahirkan inisiatif “Pagar Digital”, sebuah sistem pengawasan berbasis drone yang dirancang untuk menutup celah perlintasan ilegal di kawasan perbatasan darat maupun laut.
Gagasan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa ide membangun sistem pengamanan berbasis teknologi lahir setelah dirinya menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu.
“Di sana saya melihat berbagai teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan. Namun saya bertanya-tanya, mengapa belum ada produk karya anak bangsa yang tampil. Padahal sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan dan daya saing untuk menghasilkan teknologi dengan kualitas yang setara,” ujar Hendarsam.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Imigrasi kemudian menggandeng ITB sebagai salah satu institusi teknologi terbaik di Indonesia untuk mengembangkan sistem pengawasan modern berbasis drone.
Menurut Hendarsam, kebutuhan akan sistem tersebut sangat mendesak mengingat Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, sementara jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun Pos Lintas Batas (PLB) masih sangat terbatas.
“Saat ini hanya terdapat 18 PLBN dan 38 PLB. Bahkan beberapa di antaranya belum beroperasi optimal. Kondisi ini membuat pengawasan di jalur-jalur tidak resmi menjadi tantangan besar,” katanya.
Data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026 mencatat sebanyak 679.867 orang melakukan perlintasan secara resmi. Namun, tantangan sesungguhnya berada pada jalur-jalur tikus yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas negara, mulai dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia hingga penyelundupan berbagai komoditas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Imigrasi akan mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut mampu beroperasi selama 24 jam nonstop dengan dukungan tenaga surya sehingga efektif digunakan untuk patroli berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Sistem “Pagar Digital” akan memadukan dua jenis drone. Pertama, Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam penuh. Kedua, Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan identifikasi visual setelah drone HALE mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan.
Menurut Hendarsam, teknologi tersebut tidak dimaksudkan sebagai penghalang fisik, melainkan sebagai sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi secara real time kepada petugas di lapangan.
“Begitu drone mendeteksi adanya pergerakan di wilayah blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau aparat penjaga perbatasan terdekat sehingga respons dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding patroli konvensional,” jelasnya.
Selain meningkatkan kecepatan respons, penggunaan drone juga dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak karena mampu memperluas jangkauan pengawasan dengan biaya operasional yang lebih rendah.
Pada tahap awal, implementasi Pagar Digital akan difokuskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Sementara untuk kawasan perairan, pengawasan diprioritaskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan strategis lainnya.
Lebih jauh, Hendarsam menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar modernisasi sistem pengawasan perbatasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian teknologi nasional dan keamanan siber di lingkungan keimigrasian.
“Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia merupakan langkah nyata untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada teknologi asing. Dengan sistem siber dan patroli udara buatan dalam negeri, kita dapat mempersempit ruang gerak pelaku TPPO maupun pelintas ilegal sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Hendarsam.
