Jakarta,Topikonline.co.id – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instruksi itu disampaikan menyusul krisis yang tengah dihadapi institusi tersebut.
Dalam pengarahan yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi dan diikuti seluruh petugas Imigrasi se-Indonesia serta Atase Imigrasi di Perwakilan RI pada Selasa (9/6/2026), Hendarsam menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” tegas Hendarsam.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Ditjen Imigrasi tidak ingin terjebak dalam pusaran krisis berkepanjangan. Sebaliknya, momentum ini dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap budaya kerja yang selama ini dinilai tidak lagi relevan dengan tuntutan publik.
Hendarsam mengakui bahwa situasi yang dihadapi saat ini merupakan salah satu pukulan terbesar bagi organisasi yang dipimpinnya. Namun, ia menolak larut dalam keterpurukan.
“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa atau privilege bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” ujarnya dengan tegas.
Ia mengingatkan bahwa sebagai institusi pelayanan publik yang berada di garis terdepan, Imigrasi merupakan wajah negara yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, keluhan, kritik, hingga sorotan publik harus dijawab dengan sikap terbuka, respons cepat, dan transparansi.
Menurut Hendarsam, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Namun kemampuan tersebut tidak akan berarti tanpa integritas yang kokoh sebagai fondasi utama pelayanan.
“Integritas harus menjadi kekuatan kita. Dengan itu, organisasi dapat kembali berdiri tegak dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Hendarsam menegaskan bahwa orientasi baru Ditjen Imigrasi adalah mendekatkan diri kepada masyarakat serta menghapus sekat-sekat yang selama ini memunculkan persepsi negatif maupun kecemburuan sosial.
Ia menilai, gagasan besar “Imigrasi untuk Rakyat” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui perubahan perilaku dan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
Arahan tersebut menjadi pesan tegas bahwa pembenahan internal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Di tengah sorotan publik, Ditjen Imigrasi dituntut membuktikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam tindakan nyata, integritas tanpa kompromi, dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.
