Menteng – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia, di Gedung MUI, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).
Turut hadir dalam kegiatan sekaligus silaturahmi ini Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Basri Barmanda, Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan beserta jajaran.
Nota kesepahaman ini terkait dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan, Pemberdayaan Tanah Untuk Kemaslahatan Umat, dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Umat, dalam upaya percepatan Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
“Melalui gerakan ini, seluruh rumah ibadah, termasuk masjid, musala dan seluruh rumah ibadah akan saya kawal dan sertipikasi seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi,” ujar Hadi dalam ķeterangan resminya kepada wartawan.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, dirinya diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Oleh karenanya, ia menaruh perhatian terhadap tanah-tanah rumah ibadah seluruh agama.
Atas hal itu, Hadi menginisiasi pensertifikatan rumah ibadah melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Hadi, terus berupaya dalam pensertipikatan tanah wakaf. Hal ini terbukti dengan telah tercapainya sertipikasi pada 221.839 bidang dengan total luas 1.959 hektar di seluruh provinsi Indonesia.
“Kami belum puas dengan capaian tersebut. Karena itu hari ini kita tambah lagi armada untuk bersama bersinergi merealisasikan pendaftaran tanah bersama MUI untuk sertifikasi tanah lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Hadi juga memohon doa dari Majelis Ulama Indonesia agar program sertipikasi 126 juta bidang tanah yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa terlaksana tanpa gangguan.
“Saya kuat melawan mafia tanah karena didukung oleh Pak Wamen (Wakil Menteri Raja Juli Antoni), jajaran Sekjen dan Dirjen serta seluruh mujahid-mujahid pertanahan di ATR/BPN, apalagi jika didoakan oleh MUI,” pungkasnya. *fer
