Jemput Korban Ala Orba, Kuasa Hukum BH Gugat Kapolri di Hari Bhayangkara -76

Jakarta – Pengacara Ign Bambang Widjanarko yang merupakan kuasa hukum dari BH menggugat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Kapolres Jepara dan Kasat Reskrimnya ke Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah serta turut tergugat IV Kompolnas tepat pada perayaan peringatan HUT Bhayangkara ke-76

Ign Bambang Widjanarko menilai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sejalan dengan program Presisi.

Gugatan itu dilayangkan, lantaran penggugat dijemput oleh tujuh personil polisi tanpa bukti dan keterangan yang jelas.

Adapun nomor gugatan tersebut tercantum di pendaftaran nomor 47/Pdt.G/2022 PN Jpa pertanggal 4 Juli 2022.

Selanjutnya, kata Bambang, ada Turut Tergugat I, Menkopolhukam dan Turut Tergugat II, Menkumham.

Alasan Gugatan
Berawal dari penggugat saat sedang melakukan acara diskusi bersama organ relawan dan sejumlah aktivis disebuah Museum pada hari sabtu, 18 Juni 2022 pada pukul 14:14 wib.

Seorang Polisi inisial T menelepon Penggugat ingin bertemu. Pukul 14:27 wib T bersama 6 personil lainnya

“Selanjutnya saya dibawa ke Polres Jepara atas perintah Kasat Reskrim,” kata BS, lewat seluler kepada media.

Beberapa jam, kata Penggugat, menunggu di ruang penyidik tanpa ada pertanyaan apapun yang dilontarkan oleh ke Penggugat. Tetapi Penggugat sempat menanyakan permasalahan apa, sehingga penggugat dipanggil ke Polres Jepara.

“Atas perintah Kapolres,” kata Penggugat menirukan jawaban Penggugat.

Bambang menilai sebuah gambaran seorang petugas penyelidik yang tidak memiliki sikap independensi.

Sekitar pukul 17:30 Wib Penyidik kembali menanyakan kartu tanda pengenalnya (KTP: red).

Mengingat ada agenda pertemuan lagi, kata Pengugat, pihaknya ingin pamit pulang terlebih dahulu. Namun belum ada jawaban yang tegas, sehingga Penggugat kembali menunggu lebih kurang empat jam.

“Pukul 18:00 wib, Penyidik kembali menyuruh saya membuat surat pernyataan klarifikasi, tapi saya menolak,” kata Penggugat.

Kemudian, kata Penggugat, rekan Penggugat pada pukul 19:30 wib mendatangi Penyidik dan Penggugat. “Sebenarnya ada permasalahan, apa, kata rekan tugasnya,” ujar Penggugat menirukan percakapan rekan tugasnya.

Terjadilah, adu cek-cok antar rekan kerja Penggugat dengan Penyidik. Namun, selesai begitu saja karena rekan Penggugat kembali pulang ketempatnya.

Singkatnya, pukul 23:00 wib, Penyidik Polres Jepara membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sampai pukul 03:30 dini hari korban dipulangkan.

Namun, dalam proses BAP, Penggugat menanyakan kembali kepada Penyidik. “Kesalahan saya apa? Nggak tahu, ini perintah Kapolres untuk diamankan,” kata Penggugat menirukan bahasa Penyidik.

Tidak itu saja, anggota Relawan Jokowi (RJI), Robinson (R) juga mengalami hal yang sama saat dipaksa untuk ke Polres Jepara oleh petugas saat lagi ‘ngopi’ bersama temannya. “Tiba-tiba pak Kasat Reskrim datang ngamuk, kamu provokator, kamu penyebar ‘hoax’ dan sebagainya. Aku diamankan (dibawa: red) ke Polres,” kata korban.

“Amankan anak ini 1×24 jam,” kata korban menirukan ucapan Kasat Reskrim Jepara,. Korban juga mengaku telepon selulernya juga turut disita.

“Mereka (polisi) tidak ada dasar untuk mengamankan kami di kantor Polisi,, hp (handphone) disita, surat perintah tidak ada,” tandasnya.

Sampai, sambung (R), istri dan anaknya mendatangi Polres Jepara untuk mengetahui nasib keluarganya hingga pukul 02:00 dini hari.

Advokat Bambang panggilan akrabnya, mengatakan kasus gugatan Pengadilan Negeri laporan sudah diterima pertanggal hari ini Senin (4/7/22). “Baik nanti, hasil akhirnya gugatannya diterima atau tidak, ditunggu aja. Dan ini bukan persoalan menang-kalah,” jelas Bambang.

Ign Bambang sebagai kuasa hukum menegaskan gugatan ini dengan maksud memperjuangkan hak-hak pencari keadilan. “Bukan hanya dalam kasus ini, tetapi juga untuk para pencari keadilan lainnya yang mengalami nasib yang sama,” tandas Bambang.

Hingga berita ini ditayangkan, Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Fachrul Rozi belum memberikan jawaban kepada awak media terkait kasus penjemputan korban diduga kriminalisasi ini.

“Kami berjuang ini, tidak hanya untuk kasus ini, tetapi juga untuk kasus-kasus lainnya yang tidak tuntas penanganannya,” pungkas Bambang.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, persidangan nomor 47/Pdt.G/2022 PN Jpa akan berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022, di Pengadilan Negeri Jepara.

Sementara, Anggota Kompolnas, Poengky menyebutkan kasus penangkapan sepihak ini belum dapat memberikan jawaban mengingat kasusnya belum jelas. “Saya persilahkan melapor ke e-laporkompolnas, terimakasih,” katanya lewat pesan Whatsapp-nya. [AS]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.