TOPIKONLINE.CO.ID – Jakarta: Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari agenda Asta Cita. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat swasembada energi, memperluas akses energi, mempercepat transisi energi, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan P3DN menjadi langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik dan berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.
“Kita lihat bahwa ketidakpastian dan ketidakprediksian dunia ini masih terus berjalan. Oleh karena itu bagi Pertamina menjadi penting untuk mencari sumber-sumber diversifikasi energi. Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (22/7/2026).
Selain memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Pemerintah juga menetapkan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 GT sebagai bentuk dukungan terhadap sektor perikanan.
Menurut Airlangga, energi menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Ketersediaan energi dan listrik menjadi prasyarat bagi pertumbuhan industri, digitalisasi, hingga pengembangan sektor-sektor produktif lainnya.
Di tengah tantangan global, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen (year on year), termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20, sementara inflasi tetap terjaga di bawah 3,5 persen sesuai target pemerintah.
Untuk mendukung daya saing industri, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal, termasuk penurunan tarif bea masuk menjadi nol persen selama enam bulan bagi sejumlah bahan baku petrokimia seperti LPG, polipropilena, dan polietilena. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi industri kemasan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga.
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengapresiasi komitmen Pertamina yang menargetkan belanja produk dalam negeri lebih dari Rp500 triliun. Namun, ia menilai belanja modal sektor migas dan petrokimia masih didominasi produk serta jasa rekayasa dari luar negeri.
Oleh karenanya, ia mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga untuk memperkuat kemampuan industri nasional, khususnya dalam pengerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Airlangga juga berharap proyek-proyek strategis, termasuk Andaman Project di lepas pantai Aceh, dapat memaksimalkan keterlibatan tenaga kerja dan industri dalam negeri dengan menjadikan Aceh sebagai laying down area.
“Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers Indonesia. Indonesia juga sudah memiliki kemampuan memproduksi wellhead, valve, pressure vessel, hingga berbagai produk kimia. Dengan demikian, multiplier effect dari proyek-proyek strategis benar-benar dapat dirasakan industri nasional,” kata dia.
Airlangga menambahkan, Indonesia saat ini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, mulai dari harga energi yang relatif kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, hingga berkembangnya ekosistem kecerdasan buatan (AI). Kondisi tersebut telah mendorong meningkatnya minat investasi, termasuk di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kesempatan ini hanya bisa kita panen dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Setelah itu dunia akan berubah lagi. Karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan memperkuat kemampuan engineering dan industri barang modal nasional,” pungkas Airlangga.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin, serta Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.
