Wapres dan Wakil Ketua DPR Dorong Penggunaan Ganja Untuk Medis

Jakarta – Peristiwa seorang ibu yang membentangkan spanduk bertuliskan “Tolong, anakku butuh ganja medis”, pada Minggu (26/6) yang lalu, saat car free day, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, berbuntut panjang.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong penggunaan ganja untuk pengobatan medis.

Bacaan Lainnya

Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat menghadiri Rapat Pimpinan MUI mengatakan, dirinya mendorong MUI untuk segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Nantinya, fatwa baru itu dapat dijadikan pedoman untuk pengecualian terkait penggunaan ganja di dunia kesehatan,” ujar Mar’uf kepada wartawan, di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022).

Menurut Ma’ruf, MUI ada putusan bahwa memang kalau ganja itu memang dilarang dalam arti membuat masalah, dalam Al-Quran dilarang. “Masalah kesehatan itu MUI sebagai pengecualian, MUI harus membuat fatwanya, fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria,” katanya.

Ma’ruf berharap, fatwa ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengatur ulang kembali perihal pengaturan penggunaan ganja yang diperbolehkan bagi masyarakat.

“Saya kira MUI akan segera mengeluarkan fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti berlebihan dan nanti menimbulkan kemudharatan,” ungkapnya.

Ma’ruf juga meminta agar fatwa MUI nantinya dapat membuat klasifikasi ganja dalam pengobatan. “Ada berbagai klasifikasi, saya kira ganja itu, ada varietasnya, nanti supaya MUI membuat fatwa berkaitan dengan varietas-varietas ganja itu,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan DPR akan segera mendorong Komisi II untuk membahas dan mengkaji revisi UU Narkotika.

“Kami akan mengambil langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi UU narkotika,” ujar Dasco usai menerima Santi Warastuti, ibu yang memiliki anak dengan penyakit Cerebral Palsy, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).

Dasco menegaskan, pembahasan akan dilakukan secepatnya dan melibatkan lintas komisi yakni komisi hukum dan komisi IX sebagai komisi kesehatan.

Menurut Dasco, ganja untuk pengobatan sudah diterapkan di sejumlah negara, namun hal yang sama belum bisa dilakukan di Indonesia lantaran belum ada Undang Undang yang mengatur.

“Nanti kita akan coba koordinasikan dengan komisi teknis dan Kemenkes dan lain-lain, agar kita juga bisa kemudian menyikapi hal itu,” tandasnya.

Hingga kini tercatat sudah puluhan negara dunia yang membolehkan ganja untuk kepentingan medis, bahkan melegalkan ganja sebagai komoditi resmi yang menghasilkan untung menggiurkan seperti, Malaysia, Thailand, Australia, Amerika Serikat, Turki, Kanada, Meksiko, Afrika Selatan, Italia, Kolombia, Belanda, Argentina, Jerman, hingga Spanyol. *ferry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.