TOPIKONLINE.CO.ID, Kemayoran — Hampir sebulan berlalu sejak kebakaran maut melanda gedung Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan 22 karyawan, fakta-fakta baru justru mulai menguak sisi gelap tragedi tersebut.
Insiden yang semula disebut sebagai musibah kini mengarah pada dugaan kelalaian sistemik, bahkan indikasi kesengajaan yang berulang.
Informasi dari sumber internal yang dinilai kredibel menyebutkan, kebakaran diduga kuat dipicu oleh baterai drone yang tidak dikelola sesuai standar keselamatan kerja. Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Lebih jauh, sumber tersebut mengungkap bahwa kendali operasional Terra Drone Indonesia sejatinya bukan berada di tangan manajemen lokal.
Disebutkan, operasional harian perusahaan dikendalikan oleh WO, warga negara Singapura yang berdomisili di Malaysia, serta KK, warga negara Jepang. Keduanya disebut aktif mengatur jalannya perusahaan melalui komunikasi daring seperti email dan grup WhatsApp. Sementara itu, Michael Wishnu Wardana (MWW), yang tercantum dalam struktur perusahaan, diduga hanya berperan sebagai nominee dengan kepemilikan saham di bawah satu persen dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional kantor Kemayoran.
Lebih mencengangkan, sumber yang sama mengungkap bahwa insiden kebakaran serupa di kantor kemayoran sudah terjadi beberapa kali tetapi apinya berhasil di padamkan. Insiden baterai menyebabkan satu korban jiwa pegawai juga pernah terjadi di Terra Drone Malaysia—yang juga berada di bawah kendali WO—serta di Riau. Ironisnya, dua peristiwa tersebut disebut tidak pernah dipublikasikan secara luas. Jika temuan ini benar, maka muncul dugaan kuat adanya pola kelalaian berulang yang diabaikan oleh manajemen pusat, hingga akhirnya menelan puluhan nyawa di Jakarta.
“Ini bukan lagi soal kecelakaan kerja biasa, tapi indikasi kegagalan manajemen dalam menjamin keselamatan karyawan,” ujar sumber tersebut.
Sementara itu, di tengah duka mendalam keluarga korban, sikap manajemen Terra Drone justru dinilai menghindar dan cuci tangan. Ali, nama samaran salah satu keluarga korban terkesan kecewa terhadap bentuk pertanggungjawaban perusahaan. “Memang ada bantuan dari terra drone, tapi nilainya kecil sekali dan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa,”dengan nada kecewa.
Dengan jumlah korban jiwa yang begitu besar, publik kini menunggu ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut tragedi ini secara transparan dan menyeluruh. Penyelidikan dinilai tidak boleh berhenti pada figur formal di dalam negeri, tetapi harus menelusuri siapa dalang sesungguhnya yang mengendalikan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelalaian fatal tersebut.
Jika penegakan hukum hanya berhenti pada satu nama dan gagal menyentuh pengendali utama, kekhawatiran akan terulangnya tragedi serupa di masa depan menjadi ancaman nyata.
Di sinilah ujian bagi aparat penegak hukum: membuktikan keberpihakan pada keadilan dan keselamatan nyawa manusia, bukan pada kekuasaan dan modal. (Iwan)
