Sabtu Malam Polisi Kembali Tangkap 2 Tokoh Sentral Khilafatul Muslimin

Semanggi – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap dua orang tersangka yang disinyalir sebagai tokoh sentral dalam pergerakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Khilafatul Muslimin.

Penangkapan atas dua tersangka ini terjadi pada Sabtu malam (11/06) berlokasi di kota Medan, Sumut dan kota Bekasi, Jabar.

Bacaan Lainnya

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan membenarkan informasi penangkapan tersebut. “Benar semalam penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka di Medan dan Bekasi. Keduanya disinyalir sebagai Petinggi Ormas Khilafatul Muslimin yang berperan sentral dalam pergerakan dan penyebaran ideologi organisasi,” ujarnya kepada wartawan.

Lenih lanjut dikatakan Zulpan, hingga Minggu pagi (12/06) total lima orang tersangka yang ditangkap polisi terkait ormas Khilafatul Muslimin.

Kelimanya yaitu AQHB, AA, IN, FA dan SU, yang memiliki merupakan tokoh sentral ormas. AQHB bertindak selaku pimpinan tertinggi dalam organisasi yang dibantu oleh keempat orang tersangka lainnya dalam operasionalisasi Ormas.

Diketahui bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan kembali Ruang Kantor Pusat Ormas Khilafatul Muslimin dengan temuan diantaranya uang tunai lebih dari 2,4 Milyar Rupiah yang tersimpan didalam brangkas Selain itu, juga ditemukan kembali buku-buku, bulletin dan dokumen lainnya, yang isinya tentang paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Tersangka yang diamankan seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila serta penyampaian informasi (pemberitaan bohong) yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat (Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Jo Pasal 82A Ayat 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan Menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. *fer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.