Denpasar,Topikonline.co.id — Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (15/2/2026), bukan sekadar seremoni organisasi. Agenda itu menjadi penanda konsolidasi gerakan pengawasan korupsi di daerah, di tengah sorotan publik terhadap integritas tata kelola pemerintahan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NCW, Hanifa Sutrisna, hadir langsung memimpin prosesi pengukuhan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kebangkitan NCW setelah sempat vakum harus dibangun di atas fondasi integritas dan kerja berbasis data.
“NCW harus berdiri di atas nilai kejujuran. Integritas adalah fondasi utama. Kita wajib menjaga marwah NCW Bali agar tetap berjalan di jalur yang benar,” tegas Hanifa di hadapan pengurus dan tamu undangan.
Ia mengingatkan, lembaga pengawas tidak boleh terjebak pada opini atau asumsi liar. Setiap dugaan pelanggaran, kata dia, harus ditopang bukti sahih dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. “NCW bukan lembaga asumsi, tetapi lembaga yang bekerja berdasarkan fakta,” ujarnya.
Apresiasi dan Tantangan
Hanifa juga memberikan apresiasi kepada Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, atas konsolidasi cepat dan solid menjelang pengukuhan. Menurutnya, kesiapan struktur di Bali mencerminkan keseriusan membangun organisasi pengawasan yang profesional di tingkat daerah.
Donnox menyatakan komitmen jajarannya untuk memperkuat sinergi internal sekaligus membangun kolaborasi eksternal dengan aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil. “Ini hasil kerja kolektif. Ke depan, kami berkomitmen memperkuat sinergi secara profesional dan berintegritas,” katanya.
Momentum ini menjadi penting mengingat peran DPP NCW belakangan aktif mendorong penanganan sejumlah dugaan korupsi di tingkat nasional. Lembaga tersebut kerap menyuarakan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan, termasuk yang menyeret pejabat publik dan oknum di lingkungan BUMN.
Mitra Kritis Pemerintah
DPW NCW Bali menyatakan siap mengawal program pemerintah daerah agar tepat sasaran dan bebas praktik suap maupun pungutan liar. Organisasi ini juga membuka ruang kemitraan strategis dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK-RI dalam upaya pencegahan korupsi.
Semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi pijakan moral gerakan di daerah. Namun, pengamat menilai tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi dan independensi lembaga pengawas sipil dalam menjaga jarak dari kepentingan politik maupun kekuasaan lokal.
Acara pengukuhan ditutup dengan diskusi internal yang menegaskan visi bersama: menjadikan Bali sebagai wilayah yang bersih dan transparan dalam tata kelola publik. Mengutip pesan Proklamator Mohammad Hatta, Hanifa mengingatkan bahwa kejujuran adalah nilai yang tak tergantikan.
“Ini babak baru penuh harapan. Mari dukung perjuangan mulia pengurus DPW NCW Bali,” ujarnya kepada awak media.
Pengukuhan telah usai. Tantangan sesungguhnya baru dimulai: membuktikan bahwa gerakan anti-korupsi di daerah bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang teruji oleh data, keberanian, dan integritas.
