Para “Pocong” Kirim Pesan Moril Kasus Indosurya ke Presiden dan Kapolri

Aksi teatrikal "pocong" yang digelar LQ Indonesia Lawfirm dan aktivis Konsumen Cerdas Hukum di depan Istana Negara untuk menyampaikan pesan moril kasus Indosurya ke Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Jakarta – Para pengacara dari LQ Indonesia Lawfirm bersama aktivis Konsumen Cerdas Hukum akan menggelar aksi teatrikal bertema “Pocong” di depan Istana Negara, Senin, (14/2) besok

Aksi dengan tema ‘nyeleneh’ ini digelar sebagai pesan sekaligus kritikan moral bagi Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar lebih peduli terhadap masyarakat yang haknya tertindas oleh hukum.

“Pocong dalam aksi teatrikal kami menyimbol orang yang mati secara keuangan dan mental akibat kejahatan investasi bodong, dalam catatan khusus kami dan red underline adalah Indosurya,” kata Kepala Bagian Media LQ Indonesia Lawfirm, Sugi kepada awak media di Jakarta, Minggu, (14/2).

“Perlu dicatat juga bahwa kasus Indosurya sudah banyak memakan korban. Yang meninggal banyak, yang sakit parah tak punya biaya berobat juga banyak. Semuanya menunggu penyelesaian hukum kasus Indosurya yang mati suri di meja penyidik Mabes Polri,” sambungnya.

Di waktu yang sama, Adi Priyono selaku pelapor kasus Indosurya ke kepolisian menyatakan tak habis pikir dengan perjalanan hukum kasus yang dilaporkan. Pasalnya, kasus tersebut sempat mati suri cukup lama dengan satu tersangka yakni Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya.

Dan ajaibnya, masih kata Adi, meski berstatus tersangka Henry Surya juga diberi keistimewaan dengan tetap bebas berkeliaran ke mana saja. Tiba-tiba saja simsalabim. 180 derajat kasus ini berbalik cerita saat banyak media mulai menyoroti kasus ini.

“Tahu-tahu saya dapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Mabes Polri yang mengatakan sudah didapat dua tersangka yaitu Suwito Ayub dan June Indria. Mereka siapa? Yang saya laporkan kan, Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, bukan June Indria dan Suwito Ayub,” aku Adi Priyono sambil geleng-geleng kepala keheranan.

Dikatakannya, ada dua kejanggalan dari proses penyidikan kasus ini di Bareskrim Polri. Pertama adalah kejanggalan hukum acara sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 14 tentang Administrasi Penyidikan tidak dilaksanakan.

Untuk menetapkan tersangka, kata Adi, penetapan harus melalui proses lidik dan sidik. Kemudian juga akan muncul dua berita acara yakni berita acara klarifikasi dari proses lidik dan berita acara penyidikan dari proses lidik.

“Nah, di tahap ini saja proses hukum sudah anomali. Saya sebagai pelapor belum pernah diperiksa sebagai saksi tiba-tiba di berita acara pemeriksaan sudah ada tersangka. Padahal tersangka semestinya disimpulkan dari keterangan saya selaku pelapor dan keterangan korban selaku saksi yang mengetahui sesuai KUHAP. Kami pun belum pernah memberikan alat bukti “surat” seperti bilyet deposit, slip setoran dan surat perjanjian Indosurya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP,” Adi Priyono menjelaskan.

Dilanjutkannya, untuk penetapan tersangka perlu ada minimal dua alat bukti sebagaimana disebut pada Pasal 184 KUHAP.

“Pertanyaannya sekarang, oknum penyidik menetapkan tersangka atas laporan kami pakai hukum acara yang mana?” sergah Adi.

Kemudian, sambungnya lagi, kejanggalan kedua adalah penetapan dua tersangka yakni June Indria dan Suwito Ayub yang tidak pernah disebutkannya sebagai pelapor.

“Saya dibuat bingung oleh drama proses hukum ini. Dua tersangka yang ditetapkan saya duga kuat cuma ‘bemper’ kasus raibnya dana nasabah Rp14 triliun oleh Koperasi Indosurya,” cetus Adi yang juga menjabat Wakil Ketua LQ Indonesia cabang Tangerang.

Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, di kesempatan yang sama untuk kesekian kalinya kembali menagih janji Kapolri baru, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan hukum tak lagi tumpul ke atas saat uji kelayakan Kapolri di DPR RI.

“Penetapan Henry Surya sebagai tersangka kasus Indosurya oleh penyidik Bareskrim Polri dilakukan di masa kepemimpinan beliau sebagai Kabareskrim. Dinyatakan dalam rilis resmi Mabes Polri tanggal 4 Mei 2020,” kata Alvin.

“Sekarang beliau Kapolri dan muncul penetapan dua tersangka yang tidak ada dalam laporan kami. Dua tersangka yang diduga kuat kaki tangan si otak kejahatan. Kalau tajam ke atas berarti Polri harus tajam juga ke otak kejahatan, dong,” sambungnya.

Atas fakta ini, Alvin melanjutkan, dia bersama LQ Indonesia Lawfirm menagih sekaligus menuntut janji transparansi dalam konsep Presisi yang dibawa Kapolri Listyo Sigit.

Pasalnya, kasus investasi bodong yang dilakukan Indosurya dilaporkan Adi Priyono sebagai kuasa hukum pelapor ke polisi cuma membawa nama Henry Surya sebagai pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya.

“Tahu-tahu Polri memunculkan dua nama tersangka yang kami sendiri sebagai kuasa hukum pelapor tidak kenal. Di mana letak transparansi yang dijanjikan Kapolri Listyo Sigit?” ungkapnya kesal.

Lebih lanjut Alvin juga menyatakan, sekarang ini LQ Indonesia Lawfirm bersama seluruh korban Indosurya cuma ingin menuntut kesigapan reaksi dan atensi Kapolri Listyo Sigit untuk membersihkan Bareskrim dari para oknum penyidik Polri yang memainkan kasus ini.

Pihaknya juga meminta atensi Presiden Joko Widodo agar mengarahkan Kapolri Listyo Sigit segera bertindak sesuai tuntutan dan harapan LQ Indonesia Lawfirm dan seluruh korban Indosurya.

“Kewenangan kami sebagai lawyer terbatas. Tidak bisa memberantas para oknum aparat penegak hukum. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat kami meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit menggunakan kewenangannya untuk menyelamatkan hak para korban Indosurya yang sudah ditindas proses hukum para oknum penyidik Mabes Polri,” tegas Alvin menandaskan. bem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *