TOPIKONLINE.CO.ID – Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di bawah koordinasinya untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menyusul sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikan Yusril saat memimpin pertemuan konsolidasi bersama jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Yusril, pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk penguatan komitmen reformasi hukum dan reformasi birokrasi yang telah menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas sehubungan dengan terjadinya beberapa peristiwa sejak minggu yang lalu yang menjadi sorotan dan perhatian publik,” kata Yusril di Kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia mengaku prihatin atas dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum dan berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur negara.
“Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini. Dan sebab itulah, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi, maka kami menyelenggarakan kegiatan pada hari ini untuk melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Yusril menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan, termasuk di era digital saat ini, tetap bergantung pada integritas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Pada intinya adalah bahwa di era digital sekarang, pemerintahan yang dijalankan melalui satu sistem yang kita bangun bersama, intinya tetap harus ditopang oleh orang-orang, oleh ASN, oleh PNS yang bekerja dengan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem kerja agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini dapat kita jadikan sebagai satu pelajaran bagi kita bersama agar tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga akan terus melakukan pemantauan, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sistem,” kata Yusril.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.
“Tentunya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami akan kooperatif dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPK,” ujar Agus.
Selain mendukung proses hukum, Agus mengatakan kementeriannya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang berjalan.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang berjalan karena sistem sudah dibangun, tetapi tetap dibutuhkan ASN atau pegawai-pegawai yang berintegritas,” katanya.
Menurut Agus, evaluasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga akan menyasar seluruh kantor wilayah dan kantor pelayanan imigrasi di daerah.
“Kemungkinan kami juga akan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan. Itu akan kami turunkan di tingkat kantor pelayanan wilayah. Jadi kanwil-kanwil nanti akan kita turunkan seluruh proses, dan akan dilaksanakan di setiap kantor imigrasi yang ada di wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kementerian akan fokus pada penguatan kebijakan, pengawasan, dan perbaikan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Untuk di kementerian hanya mengatur masalah kebijakan dan penguatan pengawasan perbaikan sistem yang nanti akan kita kerjakan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” pungkas Agus.
