LQ Indonesia Lawfirm Nilai Putusan Mengabulkan PKPU Asuransi Jiwa Kresna Cacat Hukum

Jakarta – Keputusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang mengabulkan PKPU Asuransi Jiwa Kresna dinilai cacat hukum. Majelis hakim PN Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020 lalu mengabulkan permohonan tersebut karena pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalai tidak membalas surat dari kuasa hukum Asuransi Jiwa Kresna dalam waktu 10 hari sebagaimana aturan Pasal 53 UU Nomot 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal tersebut memang menjelaskan jika dalam 10 hari tidak ada jawaban dari OJK, maka permohonan haruslah dianggap dikabulkan.

Di poin ini harus diakui OJK memang lalai karena tidak menjawab surat tersebut tepat waktu.

Namun begitu, menurut Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP dari LQ Indonesia Lawfirm, pihaknya tetap menilai putusan tersebut cacat hukum. Meskipun OJK tidak menjawab permohonan dari pemohon suatu keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (OJK) dalam 10 hari kerja, lanjutnya, majelis hakim tidak serta merta bisa langsung memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alasannya, kata Alvin, masih ada satu tahap lagi yang harus dilakukan pemohon yaitu memperoleh putusan penerimaan permohonannya ke pengadilan sebagaimana aturan Pasal 53 ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan.

“Muhammad Damis selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan majelis hakim yang memutus perkara PKPU Asuransi Jiwa Kresna harusnya tahu isi undang-undang. Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan mengacu pada Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN,” jelas Alvin Lim.

“Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jangan menafsirkan UU hanya per ayat saja. Harus keseluruhan karena ayat berikutnya menjelaskan langkah apa yang seharusnya dilakukan Benny Wulur, SH yang mewakili klien bernama Lukman Wibowo yang juga nasabah Asuransi Jiwa Kresna.”

“Sebelum mengajukan Permohonan PKPU, pemohon Benny Wullur, SH seharusnya mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan putusan permohonannya. Sehingga dengan tidak dilakukannya tahapan yang tertera dalam Pasal 54 ayat 4 UU Administrasi Negara oleh pemohon Benny Wulur, SH kuasa dari Lukman Wibowo, maka putusan PKPU terhadap Asuransi Jiwa Kresna menjadi cacat hukum karena pemohon belum memiliki legal standing untuk mengugat berdasarkan Pasal 54 ayat 4 UU Administrasi Negara,” Alvin Lim melanjutkan.

Lebih lanjut Alvin Lim juga menyayangkan surat OJK Nomor: S-2/MS.61/2021 kepada Ketua PN Jakarta Pusat tertanggal 11 Januari 2021. Pasalnya, dalam surat tersebut Kepala Divisi Hukum tidak menyampaikan satu hal krusial di mana putusan PKPU Asuransi Jiwa Kresna inkonstitusional atau cacat hukum karena Pemohon PKPU tidak melakukan amanah Pasal 54 ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan.

“Pemohon tidak punya putusan atas permohonan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang membuat tidak punya legal standing. Langkah OJK juga sudah bagus dan benar dengan mengirimkan surat ke Ketua PN Jakarta Pusat tembusan ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial,” kata Alvin Lim.

Selanjutnya, terus Alvin, dengan dikirimnya surat tersebut pihaknya meminta agar ketua Komisi Yudisial memeriksa jajaran majelis hakim yang memutus PKPU ini.

Terlebih putusan diketok dengan mengabaikan Pasal 54 ayat 4 dan mengabulkan PKPU tanpa adanya putusan PTUN. Padahal itu adalah perintah undang-undang.

“Karena membuat putusan cacat hukum majelis hakim bisa dijerat Pasal 421 KUH Pidana tentang Penyalahgunaan Wewenang. Ancaman pidananya 2 tahun 6 bulan jika terbukti sengaja mengabaikan,” sergah Alvin.

Dengan putusan yang cacat hukum ini, Alvin melanjutkan, pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya pembayaran polis yang harusnya bisa diselesaikan tahun ini jadi mundur setahun ke 2022. Selain itu, kasus ini juga akan melewati banyak lika-liku persidangan yang lama, mulai dari banding hingga peninjauan kembali (PK).

Untuk itu, masih kata Alvin, LQ Indonesia Lawfirm sebagai kuasa hukum nasabah Asuransi Jiwa Kresna sangat berharap institusi pengawas keuangan itu menunjukkan taringnya sebagai lembaga otoritas ke Asuransi Jiwa Kresna.

“Apalagi juga sudah banyak pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna yang memberikan kuasa ke LQ Indonesia Lawfirm untuk mengejar uang mereka yang hilang. OJK harus cepat menunjukkan taringnya dengan menyidik jajaran direksi dan laporan keuangan Asuransi Jiwa Kresna. OJK juga harus membuktikan kepada Presiden Jokowi sebagai ‘macan’ tangguh ‘bergigi’ demi kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Alvin di akhir pernyataannya. bem

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.