Korem 071/Wk Gelar Penataran Pertanggungjawaban BTPKLW

BANYUMAS – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19, maka pemerintah melaksanakan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) -TNI diarahkan agar secara langsung memberikan bantuan kepada PKL dan Warung secara tepat sasaran.

Korem 071/Wijayakusuma beserta jajaran telah melaksanakan penyaluran bantuan tersebut, guna tertib administrasi maka dilaksanakan Penataran Pertanggungjawaban Keuangan (Tar Wabku) yang disampaikan oleh Paku TNI Kodam IV/Diponegoro. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Kasad (Perkasad), khususnya tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilingkungan TNI AD sesuai Perkasad Nomor 15 Tahun 2021, Selasa (17/5/2022), di Aula Jenderal Sudirman Makorem 071/Wk, Sokaraja, Banyumas.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi tersebut, diikuti para Kasirem 071/Wijayakusuma, para Pasilog Kodim beserta personel pengelola Wabku dan personel staf teritorial Kodim jajaran Korem 071/Wijayakusuma, dengan menghadirkan tim Tar Wabku dari Paku TNI.

Mengawali sambutannya, Kasrem 071/Wk Letkol Inf Candra, mewakili Danrem 071/Wk Kolonel Inf Yudha Airlangga, menyampaikan selamat datang kepada tim dari Paku TNI.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi pejabat di bidang logistik dan teritorial terkait Perkasad Nomor 15 Tahun 2021, tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di lingkungan TNI AD.

Letkol Inf Candra berharap agar satuan jajaran Korem 071/Wk dalam setiap kegiatan di wilayah khususnya tentang kerjasama di berbagai bidang harus mengacu dan mempedomani Perkasad Nomor 15 tersebut. Hal ini, agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Menurut Candra, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pejabat pembuat Wabku jajaran Korem 071/Wk.

“Manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin, perhatikan dengan seksama dan catat hal-hal penting, sehingga akan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua,” pesannya.

“Pada prinsipnya, sebaik apapun perencanaan program dan kegiatan satuan, apabila dalam pembuatan Wabku tidak benar dan tidak tertib administrasi, maka akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran dapat diragukan,” pungkasnya. *fry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.