Jakarta – Pergantian Panglima TNI mulai dibicarakan jelang Jenderal Gatot Nurmantyo pensiun. Presiden Joko Widodo diimbau untuk memilih pengganti Gatot dari matra Angkatan Laut mengingat Indonesia ingin mewujudkan negara maritim terbesar.
“Presiden bisa menunjuk kepala-kepala staf yang kalau mempertimbangkan usia pensiun,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam perbincangan, Rabu (22/11).
Pemilihan Panglima TNI murni hak prerogatif presiden. Sukamta juga mempersilakan kebijakan Jokowi dalam menentukan calon pengganti Jenderal Gatot, hanya saja dia memberi usul untuk Panglima setelah ini, bisa diambil dari matra laut.
“Kalau matra mana terserah Presiden aja sesuai kebutuhannya. Tapi kan beliau ingin agar Indonesia menjadi negara maritim terbesar, bagusnya sih dari AL,” tutur politikus PKS itu.
Namun tetap saja Sukamta mengembalikan keputusan kepada Presiden soal calon pengganti Jenderal Gatot itu. Komisi I sebagai komisi yang membidangi pertahanan akan turut memberi pertimbangan resmi.
“Soal Panglima TNI itu kan hak prerogratif panglima tertinggi TNI yaitu Presiden. DPR dalam hal ini Komisi I akan memberikan pertimbangan atas calon yang diajukan oleh Presiden,” sebut Sukamta.
“Jadi bola ada di tangan Presiden soal kapan akan mengganti panglima dan siapa yang akan ditunjuk,” tambahnya.
Mengenai wacana pergiliran angkatan, Sukamta juga menyerahkannya kepada Jokowi. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pergiliran angkatan memang dilakukan. Tapi tidak ada aturan rigid mengenai hal tersebut.
Presiden Jokowi kembali memilih dari matra Angkatan Darat saat Jenderal (Purn) Moeldoko pensiun dan digantikan oleh Jenderal Gatot. Isu-isu pergiliran angkatan pun kembali muncul setiap ada rencana pergantian Panglima TNI.
“Soal pergiliran angkatan itu juga terserah kepada Presiden karena walaupun sejak reformasi ada pergiliran tetapi sejak Pak Jokowi menjadi Presiden, kan beliau memotong sistem itu dan sampai sekarang baik-baik saja,” papar Sukamta.
“Dari angkatan apa yang akan menjadi panglima itu sekarang agak kurang relevan karena saya kira yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah kebutuhan lapangan untuk menjaga dan mengamankan NKRI,” sambung dia.
Sukamta menyebut presiden yang jauh lebih tahu kebutuhannya terkait pergantian Panglima TNI ini. “Sehingga Presiden memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk siapa saja yang dianggap paling pas untuk menjadi Panglima TNI dan kapan penggantian perlu dilakukan,” tambahnya.
Seperti diketahui, Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Namun hingga kini Komisi I belum menerima nama pengganti Gatot yang diajukan Jokowi.
“Sampai hari ini belum, kita berharap segera karena masa sidang sekarang ini tidak lebih dari satu bulan. Desember kita sudah reses lagi, padahal itu memerlukan waktu 2 minggu. Mulai masuk ke pimpinan DPR. kemudian dibawa ke Paripurna, kemudian di Bamus, kemudian di Komisi I, kemudian menyiapkan fit and proper test, dikembalikan ke DPR untuk diparipurnakan. Itu 2 minggu,” ungkap Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin, Rabu (15/11).
Politikus PDIP itu pun menyarankan untuk pengganti Panglima TNI kali ini datang dari matra Angkatan Udara (AU). Alasannya adalah karena pergiliran angkatan.
“Hari ini Angkatan Darat, sebelumnya Pak Moeldoko Angkatan Darat. Sebelumnya juga itu AL, sebelumnya oleh AD Pak Djoko Santoso,” ucapnya.
Kandidat Panglima TNI harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai kepala Staf. Untuk diketahui, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) saat ini adalah Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yakni Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yaitu Laksamana Ade Supandi. (adang)
