Jakarta – Polda Metro Jaya menerjunkan 1.318 personel untuk mengamankan rapat pleno penetapan capres-cawapres yang bakal bertarung dalam Pilpres 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin, (13/11) sore nanti.
“Iya untuk pengamanan ada 1.318 personel gabungan yang kami kerahkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan.
Dikatakan, 1.318 personel gabungan itu terdiri dari 338 personel Satgasda, 30 personel Satgasres hingga 900 personel BKO dari Kodam Jaya, Korsabhara, dan Korbrimob.
Selain itu, lanjut Kombes PolTrunoyudo, Polda Metro Jaya juga turut menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) di sekitar Kantor KPU.
“Rekayasa lalu lintas kami laksanakan secara situasional untuk melancarkan arus lalu lintas,” ujarnya.
Secara terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga mengimbau pendukung tidak hadir ke KPU saat penetapan daftar pasangan capres cawapres.
Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan hal itu untuk menghindari potensi terjadinya bentrokan.
“Kami mengimbau, sekali lagi kepada pendukung Prabowo-Gibran, tidak perlu datang ke KPU,” ungkapnya dikutip dari Kompas TV.
“Karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentrokkan antara massa yang pro dan kontra, serta massa dengan aparat penegak hukum yang ada, untuk membuat suasana tidak kondusif,” imbuhnya.
Atas hal itu, Dasco juga meminta kepada seluruh anggota dan partai politik di TKN untuk bisa meneruskan imbauan tersebut.
Menurut dia, para pendukung tak perlu hadir ke KPU RI, sebab pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju di Pilpres.
Bahkan kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut, tidak ada keputusan yang menjegal majunya Prabowo-Gibran.
“Karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentrokkan antara massa yang pro dan kontra, serta massa dengan aparat penegak hukum yang ada, untuk membuat suasana tidak kondusif,” imbuhnya.
Atas hal itu, Dasco meminta kepada seluruh anggota dan partai politik di TKN untuk bisa meneruskan imbauan tersebut. Bembo
