Jakarta,Topikonline.co.id– Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia: integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam menjalankan tugas.
Pesan tegas itu disampaikan Mashudi saat memberikan pengarahan secara virtual kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Senin (6/4), menyusul masih ditemukannya berbagai pelanggaran di sejumlah wilayah.
“Masih banyak ditemukan pelanggaran di beberapa wilayah. Untuk itu, saya minta seluruh jajaran Pemasyarakatan harus memperkuat integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Mashudi.
Ia menekankan, setiap bentuk pelanggaran tidak boleh dibiarkan berlarut. Respons cepat dan tindakan tegas menjadi kunci untuk mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang lebih luas.
“Setiap pelanggaran harus segera ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tegas agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtib yang lebih luas,” tegasnya.
Mashudi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam membaca potensi gangguan, baik dari dalam maupun luar lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, kelengahan sekecil apa pun dapat membuka celah terjadinya pelanggaran yang berdampak sistemik.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa April menjadi momentum strategis bagi Pemasyarakatan Indonesia. Selain peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah ajang internasional 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) yang digelar di Nusa Dua, Bali.
Momentum ini, kata Mashudi, harus dimanfaatkan untuk memperkuat citra positif pemasyarakatan di mata publik dan dunia internasional.
“Saya mengajak seluruh jajaran untuk menyukseskan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan dan mendukung pelaksanaan WCPP sebagai partisipasi Pemasyarakatan Indonesia di tingkat internasional,” ajaknya.
Pengarahan tersebut dihadiri jajaran pimpinan tinggi pratama, pembimbing kemasyarakatan ahli utama, serta pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas dan Kepala UPT Pemasyarakatan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan sorotan pada integritas dan penegakan disiplin, Dirjenpas mengirimkan sinyal jelas: tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam tubuh pemasyarakatan. Reformasi tidak cukup dengan wacana—harus dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.(IWAN)
