JAKARTA – Pemadaman listrik yang melanda DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (04/08) siang dan Senin (05/08) serta mencapai lebih dari 24 jam tersebut menyita perhatian publik.
Publik kini membandingkan dengan peristiwa listrik padam di Taiwan tahun 2017 lalu dan di Korea Selatan di tahun 2011. Usai pemadaman listrik, menteri terkait yang bertanggung iawab atas penyediaan listrik menyatakan mengundurkan diri.
Pertanyaannya, siapa menteri yang paling bertanggung jawab atas pemadaman listrik di Indonesia?
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memiliki hitungan sendiri. Menurutnya, yang paling bertanggung jawab adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, disusul Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Perkiraan bobot tanggung iawab menteri terhadap PLN: Menteri BUMN 70 persen, Menteri ESDM 25 persen, dan Menkeu 5 persen,” ujarnya di akun Twitter pribadinya, Senin (05/08/2019).
Salah seorang warga Kebon Jeruk yang terdampak pemadaman listrik, Iwan, menambahkan, dibawah kepemimpinan Rini, BUMN banyak menuai masalah
“Soal Garuda disebut-sebut namanya terkait korupsi, kasus Sofyan Basir mantan Dirut PLN, serta masih banyak lagi ketidak becusan Rini dalam memimpin Kementerian BUMN,” katanya.
Untuk menutupi ketidak becusan Rini, semua persoalan BUMN dibebankan kepada direktur masing-masing BUMN.
Yang membingungkan lagi, lanjutnya, Presiden seakan-akan tidak mau menegur seorang Rini Soemarno apa lagi mengganti Rini yang jelas-jelas sudah gagal memimpin kementerian BUMN, ada apa ?
“Tapi di Indonesia bukan mau mengundurkan diri malah ketika presiden datang ke PLN Rini tidak nampak mendampingi Presiden, kan gila,” ungkapnya.
“Coba kalau Rini berjiwa besar dia mengadakan jumpa pers jelaskan ke masyarakat bahwa semua ini kesalahan dia selaku menteri BUMN dan siap mengundurkan diri serta Presiden Jokowi langsung menegur menteri BUMN karena semua kejadian padamnya listrik kemarin tidak terlepas dari tanggung jawabnya menteri BUMN. Itu baru mantap,” pungkasnya. ipur
