Jakarta – Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif cuma sebuah permainan politik. Just a political game.
Saat permainan sudah selesai dan pemenangnya sudah ditentukan, tidak ada lagi kubu-kubuan pendukung. Semuanya harus move-on dan kembali merajut persatuan NKRI.
Demikian pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan saat menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya) periode 2019-2024 pimpinan Sayid Iskandarsyah di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7) siang.
“Seringkali saya bilang, just a political game. Semua harus sadari itu. Jadi, jangan baper terus. Kapan move-on nya kalau terus bermain perasaan,” ujar pria yang karib disapa Zulhas ini.
Dikatakan Zulkifli, pemilihan presiden atau pilpres serta pemilihan legislatif atau pileg dilaksanakan dengan tujuan untuk persatuan.
Artinya, siapa pun yang memenangkan pemilihan punya kewajiban untuk menyatukan lagi polarisasi yang terbentuk di masyarakat pada masa pemilihan.
“Setelah pemilu selesai harus bersatu. Yang menang bertugas mempersatukan Indonesia. Semua harus bersatu untuk membangun bangsa ini,” tegasnya.
BACA JUGA:
- PWI Jaya Diharap Bisa Tingkatkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Wartawan
- Disaksikan Beberapa Pejabat Negara, Pengurus PWI Jaya Periode 2019-2024 Resmi Dilantik
- Seluruh Jajaran Pengurus PWI Jaya Periode 2019-2024 Adakan Halalbihalal 1440 H
Terkait dengan koalisi yang terbangun saat pilpres, pria kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 ini juga menegaskan sudah bubar pascaputusan MK tentang pilpres.
Koalisi, lanjut Ketua Umum PAN ini, hanya berlaku untuk pilpres. Artinya, seusai pilpres tak ada lagi kata dan istilah koalisi.
“Pak Prabowo sudah menegaskan kepada saya koalisi kita bubar. Semuanya sudah selesai,” tegasnya lagi.
“Kerjasama masih bisa dilanjutkan untuk proyek lain. Masih ada pilkada di berbagai daerah yang harus dilaksanakan. Partai yang satu akan bekerjasama dengan partai yang lain,” ia menambahkan.
Lebih lanjut Zulhas juga menyatakan tidak ada istilah oposisi dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Pancasila. Pasalnya, seringkali terjadi partai berkoalisi di pusat namun di daerah justru berseberangan.
“Kita adalah negara Pancasila. Penyematan kata oposisi itu tidak tepat. Yang benar adalah multi partai dan musyawarah mufakat,” kata Zulhas.
“Seperti contohnya, di Lampung kami dengan Golkar sama partai-partai lain. Di Sulawesi Selatan, kami bersama PDI Perjuangan dan NasDem,” sambungnya menandaskan. bem
