Berita  

MPR Tetapkan 2 Desember 2026 Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Diminta Ajukan 2 Nama

Rapat Gabungan MPR sepakat menggelar Sidang Paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden baru. Surat resmi permintaan dua kandidat langsung dikirim kepada Presiden.

Jakarta,Topikonline.co.id – Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Gabungan antara pimpinan MPR, fraksi-fraksi MPR, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, penetapan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

“Pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Senayan,” kata Muzani.

Tak hanya menetapkan jadwal, Rapat Gabungan MPR juga langsung mengambil langkah politik dan konstitusional dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk selanjutnya diproses dan diverifikasi oleh MPR.

Langkah ini menjadi tahapan krusial dalam menentukan sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan setelah pengunduran diri Gibran.

Dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama kandidat yang akan diajukan ke MPR.

Siapa yang akan dipercaya mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan? Jawabannya akan ditentukan melalui rangkaian proses konstitusional yang kini mulai berjalan di parlemen.

Penetapan 2 Desember sebagai agenda Sidang Paripurna sekaligus menandai dimulainya tahapan resmi pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.