Jakarta,Topikonline.co.id – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan ini menjadi babak penting dalam penanganan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyeret nama-nama jenderal yang pernah menduduki jabatan strategis di tubuh kepolisian.
Selain Ahrie Sonta, tiga nama lain yang disebut dalam konstruksi perkara ini adalah Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU). Masing-masing diduga memiliki peran berbeda yang kini menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum.
Dalam informasi perkara yang disampaikan, Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP), disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri masih mendalami dugaan tindakan serta peran spesifiknya dalam konstruksi perkara tersebut.
Sementara itu, Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau izin operasional penyadapan (provisioning) kepada pelaksana di lapangan. Ia juga dituding menginstruksikan penghapusan berkas bukti hasil penyadapan dari sistem elektronik.
Adapun Ahrie Sonta diduga terlibat langsung dalam pengoperasian sistem dan pelaksanaan penyadapan tanpa dilengkapi permohonan penyidik maupun laporan polisi. Dugaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini mendapat sorotan dalam penegakan etik internal Polri.
Nama berikutnya, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, diduga turut mengoperasikan sistem penyadapan bersama Ahrie Sonta.
Keduanya diduga memanfaatkan Lawful Interception Management System (LIMS) di lingkungan kepolisian di luar ketentuan Peraturan Kapolri.
Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses hukum dan sidang kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri Tegaskan Tidak Ada Toleransi
Johnny menegaskan, putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta merupakan bukti keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal dan memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Ia memastikan penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus berlanjut. Polri juga menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan.
Pelaksanaan sidang tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Penyidikan Dugaan Penyadapan Ilegal Masih Berjalan
Di sisi lain, Johnny mengungkapkan penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
Selain perkara penyadapan ilegal, Polri turut mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi tersebut.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Johnny kembali menegaskan komitmen Polri untuk menjalankan pembenahan internal secara konsisten serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi dan integritas institusi kepolisian. PTDH terhadap Ahrie Sonta menjadi langkah awal, tetapi publik tentu menunggu bagaimana kelanjutan proses etik dan hukum terhadap nama-nama lain yang disebut dalam perkara tersebut.
Sebab, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu nama atau satu jabatan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Kini publik menunggu: apakah sidang KKEP berikutnya akan membuka babak baru dalam pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret para jenderal Polri?
