TOPIKONLINE.CO.ID-Jakarta– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah potensi kerugian di sektor ekspor. Hal itu disampaikannya saat menghadiri konferensi pers operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri di Terminal Peti Kemas (TPS) Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).
Dalam operasi gabungan tersebut, tim menemukan 87 kontainer berisi produk turunan kelapa sawit (CPO) yang diduga melakukan pelanggaran ekspor dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengurangi potensi kerugian negara, maka Polri membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers yang turut dihadiri sejumlah pejabat lintas lembaga.
Sigit menjelaskan, setelah Satgassus dibentuk, Polri langsung bersinergi dengan instansi lain, termasuk DJBC dan DJP, dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Dari hasil analisis mendalam terhadap PT MMS, tim menemukan adanya lonjakan aktivitas ekspor yang tak wajar—naik hingga 278 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Kenaikan ini cukup anomali dan menjadi dasar dilakukan pendalaman oleh tim,” ungkap Sigit.
Lebih lanjut, hasil pemeriksaan laboratorium di tiga tempat berbeda menunjukkan bahwa komoditas dalam kontainer tidak sesuai dengan jenis barang yang mendapatkan fasilitas bebas pajak.
“Sebagian besar berisi campuran produk turunan kelapa sawit yang seharusnya tidak termasuk kategori bebas pajak. Ini yang akan kami tindak lanjuti bersama Bea Cukai untuk pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 87 kontainer berhasil diamankan dan kini menjadi fokus penyelidikan gabungan.
Langkah tegas ini menunjukkan sinergi kuat antara Polri, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait dalam menegakkan aturan, menjaga kedaulatan ekonomi, serta memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan sesuai arahan Presiden Prabowo.
