JAKARTA — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tengah menuai sorotan tajam. Bukannya semata-mata diapresiasi sebagai upaya perlindungan privasi, regulasi ini justru dinilai berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik, membatasi ruang kerja jurnalistik, dan membahayakan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Kekhawatiran itu mendorong Koalisi Masyarakat Sipil Kebebasan Informasi dan Data Pribadi (SIKAP), yang terdiri dari LBH Pers, Elsam, AJI Indonesia, SAFEnet, serta sejumlah akademisi dan seniman, untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 30 Juli 2025.
Mereka meminta dua pasal dalam UU PDP — yakni Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) — dikecualikan untuk jurnalis, peneliti, dan pelaku seni. Kedua pasal tersebut dinilai terlalu lentur dan berisiko menjerat pihak-pihak yang justru bekerja demi kepentingan publik.
Pasal 65 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.” Sementara Pasal 67 ayat (2) menetapkan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar bagi pelanggarnya.
Direktur LBH Pers, Mustafa, menilai kedua pasal itu terlalu luas cakupannya dan bisa diterapkan kepada siapa pun tanpa perlu adanya niat jahat atau dampak nyata.
“Ketika saya menyebut nama atau menampilkan foto seseorang dalam karya jurnalistik atau seni, saya bisa langsung dipidana. Tidak ada ruang perlindungan bagi kepentingan publik,” tegas Mustafa di Gedung MK.
Ia menambahkan, pasal-pasal tersebut bisa menjadi alat ampuh bagi pejabat publik untuk menghindari kritik. Investigasi soal korupsi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kekuasaan pun terancam lumpuh karena risiko pidana.
Gema Gita Persada, Koordinator Advokasi LBH Pers, menyoroti bahwa UU PDP gagal membedakan antara data pribadi biasa dan informasi publik yang menyangkut pejabat negara.
“Dalam praktik jurnalistik, data soal keuangan, rekam hukum, dan latar belakang pejabat sangat penting. Tapi UU ini menyamakan semua itu dengan data pribadi, seolah-olah menyebutkan kekayaan menteri adalah pelanggaran,” ujarnya.
Gema menilai, UU PDP tidak memberikan pengecualian eksplisit bagi informasi yang dibutuhkan untuk fungsi pengawasan publik, seperti dalam laporan jurnalistik, riset akademik, atau karya dokumenter.
Koalisi SIKAP menekankan bahwa permohonan uji materi ini menyangkut hak dasar yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 28F, yang mengatur hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan sosial.
“Kami tidak menolak perlindungan data pribadi. Tapi harus ada pengecualian untuk aktivitas yang jelas-jelas demi kepentingan publik,” jelas Mustafa.
Dalam petitumnya, Koalisi meminta MK menyatakan bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dikecualikan untuk:
- Jurnalisme investigatif dan peliputan publik,
- Penelitian ilmiah dan akademik,
- Karya seni dan sastra,
- Film dokumenter dan bentuk budaya kritik lainnya.
UU PDP dibentuk untuk melindungi privasi warga di era digital, namun berpotensi disalahgunakan menjadi senjata legal untuk membungkam kritik dan kontrol terhadap kekuasaan.
“Negara-negara demokratis seperti Inggris dan Jerman memiliki undang-undang serupa, tapi dengan pengecualian yang jelas bagi jurnalis dan akademisi. Indonesia justru absen dalam aspek penting ini,” kata Gema.
Permohonan ke MK ini menjadi ujian bagi arah demokrasi digital Indonesia: apakah negara berpihak pada keterbukaan dan transparansi, atau memilih melindungi kekuasaan lewat hukum yang bisa ditafsirkan semena-mena.
“Jika menyebut data seorang pejabat bisa membuat kita dipenjara, maka demokrasi kita tinggal menunggu waktu,” pungkas Mustafa.
Koalisi SIKAP berharap MK dapat memberikan keputusan progresif demi menjaga ruang publik yang terbuka, sehat, dan kritis — fondasi penting dalam negara demokrasi. ( iwan)
