Jakarta – Ketua Forum Komunikasi Korban Kriminalisasi Pengembang (FK3P) Annie Sri Cahyani sambangi Ombudsman Republik Indonesia terkait tanah milik warga Tangerang Selatan yang dikuasai pengembang besar di Bintaro PT Jaya Real Property, Tbk.
Menurut Annie, kedatangan ke Ombudsman ingin mengadukan adanya maladministrasi yang dilakukan PT JRP. “Ada enam berkas yang akan diserahkan ke Ombudsman, satu di antaranya lahan milik saya yang telah diperjuangkan kepemilikan tanah tersebut lebih dari 10 tahun,” kata Annie belum lama ini. Lahan yang sudah ber-SHM tapi dikalahkan di pengadilan oleh pengembang besar yang berbekal SHGB dengan obyek lahan yang sama.
“Saya dikalahkan mulai di PN, PT, hingga PK, untuk kasus perdata dan pidana. Padahal SHM saya asli karena bisa dianggunkan ke bank,” ungkapnya.
Annie berharap Ombudsman bisa memberikan keadilan tidak hanya kepada dirinya tapi juga untuk puluhan warga yang telah dirampas haknya atas kepemilikan lahan.
Lucunya, kata Annie, dirinyalah yang digugat pengembang. Dirinya menyebut ada dugaan pemalsuan gambar ukur, yang telah dibuktikan di pengadilan pidana. Namun pelaku dibebaskan, karena kasus dianggap telah kadaluarsa. “Pelaku memalsukan kembali gambar ukur palsu di 2008. Dan kasus ini pun sudah saya perkarakan, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di kepolisian,” imbuhnya.
Kemudian, terkait pengaduan Annie Sri Cahyani, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan memproses pelaporan dari masyarakat. “Kita akan melakukan review, mengajak BPN bertemu, dan dilakukan tindakan. Setidaknya prosedur kita ini bisa dijadikan novum untuk PK,” kata Alamsyah.
Menurutnya, Ombudsman akan mempelajari kasus yang diadukan Annie. “Kalau laporan hari ini masuk dan clear, biasanya minggu depan kita bisa pleno,” tandasnya.