Jakarta – Bapak Presiden RI yang terhormat, sulit dipungkiri bahwa terlepas dari plus minus program BPJS Kesehatan, manfaat program tersebut cukup berarti bagi masyarakat.
Jika sebelum adanya program tersebut, tidak sedikit warga yang sakit terpaksa menjual harta bendanya untuk biaya pengobatan.
Sehingga, di era itu populer istilah Sadikin (sakit sedikit miskin). Beda dengan era BPJS Kesehatan, jarang warga yang menjual harta bendanya jika sakit sepanjang memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Sayangnya, program BPJS Kesehatan menuai banyak persoalan. Pengelola program mengalami defisit keuangan hingga triliunan.
Rentetannya, arus pembayaran klaim rumah sakit tersendat. Parahnya lagi, pengelola rumah sakit diberikan kemudahan untuk mendapatkan dana talangan dari bank dengan jaminan klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar yang justru kebijakan ini membebani rumah sakit dikarenakan harus menanggung bunga bank.
Pengelola rumah sakit juga semakin sulit bergerak karena kebijakan besaran penjaminan yang seolah mengontrol pendapatan rumah sakit.
Di pihak masyarakat peserta BPJS Kesehatan sendiri, tidak sedikit yang tidak tertib dalam hal pembayaran premi sebagai kewajibannya.
Ada di antaranya yang hanya membayar jika sedang sakit. Di mana hal ini mengganggu keuangan BPJS Kesehatan.
Di pihak rumah sakit sendiri, masih ada ditemukan fraud atau kecurangan untuk menyedot dana BPJS Kesehatan sebagaimana yang diungkap kejaksaan di Medan, Sumatera Utara, belum lama ini.
Banyak persoalan yang mewarnai pelaksanaan BPJS Kesehatan. Baik di tingkat pengelola program, masyarakat dan penyedia jasa pelayanan kesehatan.
Dikarenakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, secara pribadi saya mengusulkan kepada Bapak Presiden supaya di periode kedua kepemimpinan bapak, sebaiknya BPJS Kesehatan dikelola oleh kementrian tersendiri. Sehingga, ke depan program ini dapat dijalankan lebih baik.
Jani Ginting, SE, MM, pemerhati rumah sakit
