Jakarta – Direktorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Rabu, (15/11). Rapat dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D.
Dalam paparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel menjelaskan, ada 5 kebijakan yang disepakati dalam rapat ini. Pertama adalah kebijakan pembangunan. Kemudian kebijakan pembinaan kemampuan, kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, dan terakhir kebijakan pengawasan.
Rapat ini sendiri diselenggarakan atas dasar potensi laut Indonesia yang sangat besar, serta potensi ancaman keamanan dan keselamatan laut yang terus meningkat. Tak hanya itu. Melihat dari jumlah nelayan yang semakin meningkat serta banyaknya kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L, hal ini bisa menjadi potensi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Oleh karenanya, melihat dari potensi tersebut perlu ada kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH ini.
Rapat ini turut melibatkan beberapa Universitas, K/L terkait, serta beberapa pihak Pemerintah Daerah. Rapat ditutup dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, yang dibacakan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI.
Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber, tenaga ahli, peserta, dan tim penyusun atas diskusi dan tanya jawab selama rapat konsinyering berlangsung. Rapat juga sudah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan sebagaibacuan rencana strategi K/L terkait dalam upaya mewujudkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang komprehensif, efektif dan efisien. Bembo
