Punya Obyek Sama, Bareskrim Polri Ambil Alih 13 Laporan Terhadap Rocky Gerung

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Rahardjo Puro (kanan) didampingi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Div Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (kiri).

Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah mengambil alih semua kasus terhadap akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari polda jajaran.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, semua laporan ditarik karena memiliki obyek laporan yang sama.

“Semua laporan polisi (LP) ditarik ke Mabes Polri karena obyek perkara dan terlapor semua sama. Dalam proses ambil alih,” katanya kepada awak media, Senin, (7/8) kemarin.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puron juga kembali mengatakan, ada 13 laporan polisi (LP) dan dua pengaduan terhadap Rocky, baik di tingkat Bareskrim dan polda jajaran.

Dia lalu merinci, ke- 13 laporan terhadap Rocky itu terdiri dari satu laporan di Bareskrim Polri, tiga laporan di Polda Metro Jaya, tiga laporan di Polda Sumatera Utara (Sumut), tiga laporan di Polda Kalimantan Timur (Kaltim), dan tiga laporan di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kemudian, ada satu pengaduan lagi terhadap Rocky yang ditujukan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan satu pengaduan lainnya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait laporan dan pengaduan ini semua, Bareskrim dipastikan bakal melakukan penyelidikan.

“Terkait 13 LP maupun dua pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan,” kata Brigjen Pol Djuhuandhani.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mendalami soal laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Rocky.

Laporan terhadap Rocky ini adalah imbas dari pernyataannya yang dinilai oleh sebagian pihak memuat unsur kebencian berbasis SARA dan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946,” ujarnya.

Dilihat dalam beleid itu, Pasal 14 dan 15 mengatur soal pemberitaan bohong yang kemudian membuat keonaran.

Sebelumnya, pernyataan Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi juga sempat ditayangkan oleh akun YouTube milik Refly Harun. Potongan video tersebut juga ramai dibagikan melalui media sosial.

Pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi itu disampaikan Rocky melalui orasinya saat acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu, (29/7) lalu.

Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke Tiongkok untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, dalam orasi itu, dia menyebut juga kata-kata “b*******” dan kata “t****” yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden. Bembo

Tinggalkan Balasan