TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Pontjo Sutowo mendorong penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai arah organisasi dalam jangka panjang.
Menurut Pontjo, haluan tersebut perlu tetap menjadi acuan meski terjadi pergantian kepengurusan. Penyusunan GBHP menjadi salah satu agenda dalam Lapinas dan Lapit yang melibatkan pimpinan pusat serta para ketua daerah.
Pontjo mengatakan, program organisasi tidak semestinya hanya disusun untuk satu periode kepengurusan.
“Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun. Perjuangan itu panjang,” kata Pontjo dalam Rapat Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan daerah dalam penyusunan GBHP. Menurut Pontjo, aspirasi daerah perlu menjadi bagian dari proses perumusan arah organisasi, bukan sekadar menerima program yang telah ditetapkan di tingkat pusat.
“Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah. Aspirasi tersebut harus didengar dan menjadi bagian dari proses penyusunan haluan organisasi,” ujarnya.
GBHP dan Agenda Munas
Menurut Pontjo, penyusunan GBHP juga berkaitan dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI pada Desember. Ia berharap hasil penyusunan haluan tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam Munas.
Ia menilai perubahan kepengurusan tidak seharusnya selalu diikuti perubahan arah dasar organisasi.
“Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru, sehingga program organisasi berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin atau siapa yang menguasai Munas,” katanya.
“Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah,” tegasnya.
Pontjo juga menegaskan posisi FKPPI sebagai organisasi yang menurutnya berorientasi pada perjuangan, bukan perebutan kekuasaan politik.
“FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.
Soroti Pendidikan dan Sistem Politik
Dalam pernyataannya, Pontjo turut menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan arah pembangunan Indonesia, termasuk pendidikan.
Ia menilai sistem pendidikan perlu mendorong lahirnya sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Selama ini pendidikan lebih banyak diarahkan untuk mencari pekerjaan. Padahal, semestinya pendidikan juga mampu melahirkan orang-orang yang dapat menciptakan pekerjaan,” katanya.
Pontjo juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem politik. Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya masyarakat.
“Sistem politik kita semestinya berakar pada budaya masyarakat sendiri,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai subjek diperlukan agar pembangunan tidak hanya berlangsung melalui kebijakan dari atas.
“Semakin banyak rakyat yang menjadi subjek pembangunan, semakin baik,” katanya.
Soroti Pengelolaan Kekayaan Alam
Di bidang ekonomi, Pontjo menilai masih terdapat persoalan terkait distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Ia menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah yang memiliki sumber daya alam tetapi dinilai belum memperoleh manfaat yang sepadan.
“Bagaimana mungkin kekayaan alam kita diambil begitu banyak, tetapi masyarakat di tempat kekayaan alam itu berada justru tetap miskin? Itu tidak benar,” kata Pontjo.
Menurut dia, manfaat pengelolaan sumber daya alam semestinya juga dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.
“Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” ujarnya.
Pontjo mengatakan pandangan tersebut menjadi bagian dari dorongan FKPPI untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian.
“Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri,” katanya.
Tekankan Kemandirian Masyarakat
Pontjo juga mengaitkan agenda organisasi dengan pentingnya kemandirian masyarakat. Menurut dia, pembangunan Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat.
“Yang berjuang harus rakyat sendiri. Kita tidak bisa berharap ketika Indonesia maju nanti, yang memperjuangkan kemajuan Indonesia justru orang asing. Yang harus berjuang adalah kita sendiri,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya karakter masyarakat yang mandiri secara mental.
“Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain. Hanya orang yang merdeka yang mampu memerdekakan,” kata Pontjo.
Menurutnya, persoalan kemandirian tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atau ekonomi, tetapi juga cara berpikir masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kalau masyarakat masih terjajah secara mental, persoalan bangsa ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.
