Topikonline.co.id, Jakarta – Pasca kerusuhan demo mahasiswa dan masyarakat yang berujung pada tindakan anarkisme sebagai jawaban dari tindakan represi yang dilakukan oleh penyelenggara dan aparat negara. Pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, bahkan jatuhnya korban jiwa, memperlihatkan wajah negara yang semakin jauh dari prinsip humanis dan demokratis. Duka mendalam atas gugurnya korban: Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama. Amarah meluas dan menjadi tidak terkendali dengan terlibatnya pihak-pihak yang sengaja memperburuk dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada.
Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm.mengatakan kampus memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk bersuara, perlunya langkah nyata dari semua pihak agar situasi bangsa tetap kondusif. Aspirasi rakyat adalah hak konstitusional yang harus dijamin, namun disampaikan dengan cara damai dan bermartabat.
“Bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya bisa dilakukan bila hukum ditegakkan dengan adil serta kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat. Membela negara bukan berarti tunduk pada kekuasaan. Membela negara berarti menjaga agar demokrasi tetap hidup dan kedaulatan rakyat tidak dilucuti,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Ria Maria Theresa, menekankan pentingnya empati dalam setiap kebijakan negara. Ia juga mengingatkan agar aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada represif. “Aparat harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Pendekatan represif hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dan negara,” kata Ria.
Ria kemudian menambahkan bahwa kebijakan publik tidak boleh lahir di ruang hampa.
“Bahwa kebijakan harus berpijak pada realitas sosial dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar angka atau kepentingan elit. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga persatuan dan mencegah perpecahan,” sambungnya.
Menyikapi kondisi masalah yang terjadi akhir-akhir ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang di kenal sebagai Kampus Bela Negara mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah untuk merespon cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, memastikan tidak ada impunitas bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa anak mereka yang menjadi korban. Pemerintah juga harus mengkaji ulang kebijakan dan program-program sosial ekonomi yang ikut memicu kemarahan masyarakat, dan lebih berpihak serta akuntabel memenuhi hak-hak warganya.
- Mendesak DPR untuk menjalankan fungsi sesungguhnya, yakni mewakili rakyat, dan bersuara untuk rakyat, bukan untuk pribadi dan elit serta kelompok tertentu. Pimpinan DPR dan fraksi harus menindak tegas mereka yang mempertontonkan kepongahan dan mengeluarkan narasi kontraproduktif yang memperburuk krisis demokrasi dan memecah belah masyarakat.
- Menolak apapun upaya menormalisasi keterlibatan militer dan polisi dalam ranah sipil, dan mendesak Polisi dan TNI untuk menghentikan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstran, menuntaskan reformasi sektor keamanan dan menjadi lembaga pelindung masyarakat yang profesional, akuntabel, mengedepankan prinsih hak asasi manusia, dan melindungi masyarakat serta menjaga negara ini dalam proporsinya.
- Menyerukan berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk sivitas akademika, pers, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk terus menjaga dan bersolidaritas serta aktif memantau perkembangan di masyarakat dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
- Mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperburuk situasi dengan memancing, memprovokasi, menyebarkan hoaks, dan bahkan terlibat dalam aksi-aksi kriminal penjarahan, pembakaran, perusakan, dan kerusuhan di berbagai tempat.
- Menyerukan kepada sluruh masyarakat untuk saling menjaga, bersolidaritas, membela negara kita aengan menyampaikan dan berpartisipasi secara damai, merapatkan lagi komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan sekitar serta memastikan keluarga, tempat kerja, dan komunitas aman dan menguatkan.
Ditempat yang sama Koordinator Umum UPN-VJ Bergerak, Muhammad Raul Zikra, mengatakan mahasiswa sebagai agent of change akan terus hadir di ruang publik membawa suara rakyat.
“Kehadiran kami bukan untuk anarki, tetapi untuk mengingatkan negara agar kembali ke jalan demokrasi. Suara mahasiswa adalah suara moral bangsa, dan kami ingin memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” ujarnya.
Raul menambahkan, kampus harus tetap menjadi benteng terakhir ketika negara tergelincir dari cita-cita keadilan sosial. “Kami ingin memastikan demokrasi tetap hidup, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam kehidupan nyata masyarakat,” pungkasnya.
