Jakarta,Topikonline.co.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar dugaan praktik korupsi di jantung Kementerian Keuangan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) berlapis, KPK mengamankan pejabat Bea dan Cukai di Jakarta serta menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar dalam OTT terpisah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT di lingkungan Bea Cukai. Namun, lembaga antirasuah itu masih menutup rapat identitas pihak-pihak yang diamankan.
“Di Bea Cukai, Jakarta,” ujar Fitroh singkat kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/2/2026).
Pengakuan serupa datang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo menyatakan, pejabat Bea Cukai tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” katanya.
Meski demikian, DJBC menegaskan sikap kooperatif dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
“Bea Cukai berkomitmen menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” tegas Budi.
Suap Restitusi PPN, Uang Tunai Mengalir
Sementara itu, dalam OTT terpisah di Banjarmasin, KPK mengungkap dugaan praktik suap dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perkebunan. Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan uang tunai lebih dari Rp1 miliar.
“Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar lebih,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
Sebanyak tiga orang diamankan, dua di antaranya aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. Salah satu ASN yang terjaring OTT diketahui menjabat sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin.
“KPK mengamankan tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin,” kata Budi.
Seluruh pihak langsung digelandang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Budi menegaskan, penindakan di Kalimantan Selatan tidak berkaitan dengan OTT di Bea Cukai Jakarta.
“Ini dua perkara yang berbeda. Untuk kasus Banjarmasin, KPK bergerak cepat berdasarkan laporan masyarakat,” tandasnya.
Alarm Keras Integritas Fiskal
Rangkaian OTT ini menjadi alarm keras bagi integritas aparatur fiskal. Sektor pajak dan kepabeanan yang seharusnya menjadi benteng penerimaan negara justru kembali terseret dugaan praktik kotor.
KPK memastikan penelusuran aliran uang dan peran para pihak akan terus didalami. Status hukum para pihak yang diamankan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
