Jakarta,Topikonline.co.id – Polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian memanas. Kolonel Infanteri (Purn.) Sri Radjasa Chandra membantah pernah menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam skandal tersebut. Ia menilai tuduhan itu tidak berdasar dan merupakan fitnah terhadap dirinya.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul somasi terbuka Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar terhadap Radjasa dan Muhammad Said Didu. Keduanya diminta mencabut pernyataan terkait dugaan keterlibatan Bahlil dalam waktu 3 x 24 jam.
“Pernyataan bahwa saya menyebut nama Bahlil terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo sama sekali tidak berdasar,” tegas Radjasa dalam keterangan tertulis, 11 November 2026.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) itu menjelaskan, informasi mengenai dugaan perebutan Partai Golkar bersumber dari pengakuan seorang mantan Ketua DPD I Golkar yang menurutnya dapat dipercaya.
CEO Koprabu Law Firm sekaligus kuasa hukum Radjasa, Febrina Lesisie Tantina, SH, yang akrab disapa Mbak Iin, menilai somasi Golkar tidak memiliki dasar kuat.
Menurutnya, pernyataan Radjasa disampaikan melalui podcast Forum Keadilan yang merupakan produk jurnalistik. Karena itu, pihak yang merasa dirugikan semestinya menggunakan mekanisme hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jika ada pihak yang merasa dirugikan, seharusnya bisa menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers,” ujar Mbak Iin.
Ia juga menegaskan bahwa kliennya bukan sosok yang sembarangan menyampaikan informasi.
“Bagaimanapun, Sri Radjasa ini mantan militer dan pernah bertugas di BIN. Tidak mungkin dia asal bicara atau asbun,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali, menyatakan somasi dilayangkan karena pernyataan Radjasa dan Said Didu dinilai menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Juru Bicara Tim Hukum Golkar, Derek Loupatty, menyebut somasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Polemik kini memasuki babak saling bantah dan adu argumentasi hukum. Golkar meminta pencabutan pernyataan, sedangkan Radjasa melalui kuasa hukumnya mempersoalkan dasar somasi.
Pembuktian atas setiap tuduhan menjadi kunci. Hak jawab, kebebasan pers, serta asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati dalam penyelesaian persoalan ini.
