Laporan Argana Oil Tersendat Setahun di Subdit Indag Polda Metro

Semanggi – PT Argana Beauty Generation dilaporkan terkait produk kecantikan miliknya, Argana Oil, pada 10 Februari 2020, ke SPKT Polda Metro Jaya yang diteruskan ke Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Namun, penyidik Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dinilai lambat dalam merespons kasus beredarnya produk kecantikan milik PT Argana Beauty Generation tersebut.

Bacaan Lainnya

Hampir setahun sejak pelaporan dilakukan pada 10 Februari 2020 lalu. Meski sudah naik ke tingkat penyidikan namun polisi belum juga menetapkan terlapor yakni Anouar Haltout sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Kalau memang bukti sudah lengkap polisi0 harusnya segera menetapkan pelapor sebagai tersangka,” kata Sahat Dio, Pengamat Kepolisian, Selasa (30/3/2021) sore, saat dikonfirmasi oleh wartawan, di Jakarta.

Sahat menuturkan, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis harus segera memberikan perhatian dalam kasus ini. Sebab diketahui produk yang beredar tak memiliki izin BPOM dan izin edar sejak 2016.

“Dirkrimsus harus segera mengambil sikap. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Aszhari Kurniawan belum memberikan konfirmasinya saat ditanyakan perkembangan perihal kasus tersebut.

Diketahui, Argana Oil adalah produk minyak perawatan asal Maroko, yang di impor secara ilegal, tanpa izin bpom dan tanpa izin edar sejak 2016.

Perusahaan PMA yang melakukan import dan penjualan adalah PT. ARGANA BEAUTY GENERATION, dengan pemilik perusahaan sekaligus Direktur yang berkewarganegaraan Belgia, bernama Anouar Haltour.

Argana Oil ini selain memasarkan produknya secara gencar di media sosial (Facebook dan Instagram), mereka juga aktif berjualan di online shop (Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus dan Indo Trading). Selain itu juga mereka secara terbuka mempromosikan perusaahaan dan produknya di Linkedin.com.

Yang lebih menjadi keprihatinan, selain mereka melakukan impor dan penjualan secara ilegal, transaksi pembelian berdasarkan rekening perorangan, bukan perusahaan. Sehingga negara mengalami kerugian tambahan tidak adanya laporan pajak dan OJK sebagai PMA. fer

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *