Palembang,Topikonline.co.id– Kapolda Sumatera Selatan, Sandi Nugroho, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Pejabat Utama (PJU) di lingkungan Polda Sumatera Selatan untuk secara bergiliran memaparkan kinerja dan capaian masing-masing satuan kerja (satker). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme sekaligus akuntabilitas institusi.
Instruksi tersebut disampaikan dalam forum analisa dan evaluasi (anev) pada Rabu (1/4/2026), dengan penekanan bahwa setiap pimpinan satker tidak hanya dituntut memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tetapi juga harus mampu mengeksekusi serta mengelola kinerja secara sistematis dan terukur.
“Kemampuan teknis operasional itu harus selalu berjalan beriringan dengan ketertiban administrasi. Ini sangat krusial, terutama terkait pengelolaan anggaran, pelaporan kegiatan harian, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegas Sandi dalam arahannya.
Menurutnya, keunggulan teknis anggota di lapangan tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa didukung sistem administrasi yang rapi dan akuntabel. Ia bahkan mengingatkan bahwa persoalan besar dalam organisasi kerap berawal dari kelalaian kecil dalam tata kelola administrasi yang dianggap sepele.
Kapolda juga menekankan pentingnya kesiapan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat. Melalui mekanisme paparan berkala oleh para PJU, diharapkan tercipta pemahaman manajerial yang lebih komprehensif di seluruh lini organisasi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa forum anev ini bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi untuk membangun budaya kerja profesional dari dalam tubuh Polri.
“Kapolda memastikan profesionalisme dimulai dari administrasi yang tertib, perencanaan yang matang, hingga pelaporan yang akurat. Ini adalah langkah konkret untuk menghadirkan Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, Polda Sumsel mengirim sinyal kuat: reformasi birokrasi tidak berhenti di jargon, tetapi diwujudkan melalui disiplin kinerja, transparansi, dan akuntabilitas yang terukur di setiap satuan kerja.
