Jakarta,Topikonline.co.id— Usai resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko langsung menegaskan arah kepemimpinannya melalui konsep besar “Imigrasi untuk Rakyat”.
Dalam pidato perdananya, Hendarsam menekankan komitmen kuat untuk menghadirkan kebijakan keimigrasian yang tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Ia menyebut, amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto akan dijalankan selaras dengan visi besar pemerintah, khususnya dalam mewujudkan agenda prioritas nasional Asta Cita, termasuk reformasi hukum yang berkeadilan.
“Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga harus mampu membaca arah kebijakan dan pemikiran Presiden,” ujar Hendarsam.
Menurutnya, posisi strategis Direktorat Jenderal Imigrasi menuntut keseimbangan dalam menjalankan empat fungsi utama, yakni pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara. Keempat fungsi tersebut harus berjalan beriringan dengan satu tujuan besar: memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ia menegaskan, konsep “Imigrasi untuk Rakyat” akan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil ke depan.
“Pelayanan harus untuk rakyat. Keamanan untuk rakyat. Kedaulatan untuk rakyat. Termasuk peran sebagai fasilitator ekonomi, pariwisata, ilmu pengetahuan, hingga investasi—semuanya harus bermuara pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Hendarsam memastikan tidak akan mengabaikan capaian yang telah diraih sebelumnya. Ia justru berkomitmen untuk memperkuat dan mengembangkan berbagai program yang sudah berjalan, sembari menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Apa yang sudah baik akan kita pertahankan dan tingkatkan. Namun, inovasi tetap harus dihadirkan, dengan rakyat sebagai fokus utama,” ujarnya.
Dengan semangat tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bertekad memperkuat kualitas pelayanan publik yang prima dan adaptif. Langkah ini dinilai krusial dalam menjawab dinamika global sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Konsep “Imigrasi untuk Rakyat” kini menjadi penanda arah baru—bahwa wajah keimigrasian Indonesia ke depan bukan hanya soal pengawasan dan administrasi, melainkan juga tentang keberpihakan nyata kepada masyarakat.
