Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar aktivitas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Malaysia dengan modus menawari warga negara Indonesia (WNI) bekerja sebagai kuli bangunan.
Awal mula terbongkarnya kasus ini setelah korban TPPO membuat pengaduan ke KBRI Kuala Lumpur pada awal April 2023.
Dari situ, KBRI kemudian berkoordinasi dengan Dittipidum Bareskrim Polri karena mensinyalir ada dugaan praktik perdagangan orang.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, korban TPPO yang membuat pengaduan itu adalah WNI berinisial FBK. Dalam laporannya, korban mengaku diajak bekerja dengan iming-iming upah 1.000 ringgit Malaysia per bulan oleh dua tersangka WNI berinisial IJ dan MR.
“Bahwa korban FBK direkrut oleh tersangka IJ dan MR yang sudah bekerja di Malaysia sejak 1997 dan dijanjikan bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji 1.000 ringgit per bulan,”jelas Brigjen Pol Djuhandhani dalam keterangan tertulis, Sabtu, (23/12).
Korban FBK akhirnya tergiur dan menerima tawaran pekerjaan itu. FBK berangkat ke Malaysia bersama tiga WNI lainnya berinisial EPL, MAS, dan WA pada Maret 2023.
“Kemudian pada Maret 2023, korban FBK bersama korban EPL, MAS, dan WA berangkat ke Malaysia dan bertemu tersangka MR di Malaysia. Kemudian disalurkan bekerja kepada majikan,” kata Brigjen Pol Djuhandhani.
Namun setelah korban satu bulan bekerja, upah yang diterima ternyata tak sesuai kesepakatan awal. FBK cuma menerima upah 250 ringgit Malaysia. Dan akhirnya ketahuan, upahnya itu rupanya sudah disunat dulu oleh tersangka MR sebesar 750 ringgit Malaysia.
“Gaji yang diterima oleh korban dipotong 750 ringgit oleh tersangka MR. Kemudian pada 6 April 2023, korban mengadukan ke KBRI Kuala Lumpur terkait peristiwa yang dialami korban,” jelas Brigjen Pol Djuhandhani.
“KBRI Kuala Lumpur lalu berkoordinasi dengan penyidik Dittipidum Bareskrim, dan pada tanggal 11 April 2023 para korban dipulangkan ke Indonesia, dan langsung diterima oleh penyidik Bareskrim bersama dengan penyidik Polda Jawa Tengah,” sambungnya lagi.
Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Tengah akhirnya dapat menciduk tersangka IJ dan MR, tiga hari setelah kepulangan para korban dari Malaysia. Namun tiga hari setelah kedua tersangka ditahan, para korban meminta kasus dihentikan dengan alasan sudah berdamai dengan kedua tersangka.
“Pada 17 April 2023, korban FBK mengajukan surat permohonan pencabutan laporan polisi, dengan alasan bahwa di antara korban dan tersangka telah terjadi perdamaian, dan keluarga tersangka mengajukan surat permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Jawa Tengah,” tutur Brigjen Pol
Djuhandhani.
Pun begitu dikatakannya lagi, kasusTPPO bukanlah tindak pidana yang bisa diselesaikan secara restorative justice. Pasalnya, TPPO adalah kejahatan transnasional dan kejahatan kemanusiaan. Penanganan kasus yang semula di Polda Jawa Tengah ini pun akhirnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri.
“Pada tanggal 9 Mei 2023, dilakukan Gelar Perkara oleh Dittipidum Bareskrim Polri dan Polda Jawa Tengah. Kemudian perkara tersebut dilimpahkan penanganannya ke penyidik Dittipidum Bareskrim Polri,” Brigjen Pol Djuhandhani menerangkan.
Dikatakannya juga, saat ini proses perkara masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih akan memanggil para korban dan saksi-saksi untuk memperkuat alat bukti.
“Penyidik masih berupaya melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi saksi terkait untuk memenuhi alat bukti,” ujarnya lagi.
Sementara itu, untuk tersangka MR dan IJ yang sudah ditahan, keduanya dijerat dengan pasal berlapis. Mereka disangkakan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81 juncto Pasal 69 dan atau Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara.
Berkas perkara kedua tersangka saat ini menuju perampungan dan akan segera dikirim ke penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk proses selanjutnya. Bembo
