TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) resmi melaporkan sejumlah direksi dan pengelola unit usaha ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penyalahgunaan dana setoran modal koperasi. Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi BLN yang digelar pada 21 Juni 2026 di Forriz Hotel, Kota Yogyakarta.
Humas Koperasi Bahana Lintas Nusantara Henri Sukoco menjelaskan, pelaporan tersebut merupakan pelaksanaan mandat anggota yang tertuang dalam Surat Keputusan Presidium RAT Nomor 016/Putusan/SK-RAT/Kop-BLN/VI/2026.
“Salah satu keputusan RAT memerintahkan pengurus menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan dana hasil setoran saham koperasi pada sejumlah unit usaha,” kata Henri di Bareskrim Polri, Jumat (3/7/2026).
Menurut Henri, langkah hukum diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjuangkan hak sekitar 33.000 anggota koperasi yang saat ini belum terbayarkan.
“Pengurus hanya menjalankan amanat hasil Rapat Anggota Tahunan sebagai forum tertinggi koperasi. Tujuannya agar seluruh pihak yang menerima dan mengelola dana koperasi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara hukum,” ujar Humas Koperasi BLN.
Di lokasi yang sama, Ketua Terpilih BLN Agus Widarto menegaskan, sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah pidana, pengurus telah menempuh berbagai upaya persuasif, mulai dari surat panggilan, undangan klarifikasi hingga somasi kepada para pihak yang bersangkutan agar mengembalikan modal koperasi beserta aset yang dikuasai.
“Namun semua itu tak diindahkan oleh kelima pengurus lama,” katanya.
Selain itu, melalui Komite Penyelesaian Kewajiban (KPK) Koperasi BLN, audit investigatif dan proses klarifikasi telah dilakukan sejak Januari hingga Desember 2025.
“Dalam proses tersebut, sebagian direksi dan pengelola unit usaha memenuhi panggilan, namun sebagian lainnya disebut tidak hadir tanpa memberikan penjelasan,” tegasnya.
Laporan ditujukan kepada pengelola UD Emas Sinar Nusantara, MMRS alias R dan A. Berdasarkan hasil klarifikasi sebelumnya, keduanya disebut berkomitmen menyerahkan ribuan item perhiasan emas, uang tunai, serta perlengkapan kantor kepada koperasi.
Namun, menurut informasi yang diterima pengurus, toko emas tersebut kini telah tutup, seluruh perhiasan diduga telah dijual, dan lokasi usaha telah berubah menjadi toko pakaian. Pengurus memperkirakan potensi kerugian dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
Laporan juga diajukan terhadap pengelola Kedhaton Nusantara Resto & Bilyard, RK. Pengurus menyatakan yang bersangkutan diduga menerima setoran modal sekitar Rp41 miliar melalui rekening pribadi dan menguasai sejumlah aset usaha, termasuk tiga restoran, namun disebut tidak pernah menyampaikan laporan maupun menyetorkan keuntungan kepada koperasi.
Selain itu, pengurus turut melaporkan pengelola Showroom Nusantara Mobilindo, DK. Berdasarkan keterangan pengurus, terlapor diduga menerima dana investasi sebesar Rp14,9 miliar melalui beberapa rekening pribadi dan menguasai aset showroom beserta kendaraan tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada koperasi.
Laporan lainnya ditujukan kepada pengelola usaha pertambangan emas berinisial S. Pengurus menyebut yang bersangkutan diduga menerima modal sebesar Rp11,5 miliar dan menguasai berbagai aset pertambangan, seperti kompresor, drone, alat deteksi emas, alat uji emas XRF, serta perlengkapan lainnya tanpa menyampaikan laporan pengelolaan maupun keuntungan usaha.
Agus menjelaskan, pelaporan tersebut bukan dimaksudkan untuk membebankan seluruh persoalan gagal bayar kepada pengurus sebelumnya, melainkan sebagai upaya mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana koperasi oleh pihak-pihak yang menerima setoran modal pada unit-unit usaha.
“Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku sehingga hak-hak anggota koperasi dapat dipulihkan dan semua pihak yang menerima amanah mengelola dana anggota mempertanggungjawabkan pengelolaannya,” tutup agus.
Dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) terus mengalir dari daerah. Ketua Cabang BLN Kediri, Titin Farida, menyatakan pihaknya bersama ribuan anggota di Jawa Timur siap mengawal upaya pengurus baru dalam menyelesaikan persoalan gagal bayar yang dialami anggota koperasi.
Titin mengatakan, dirinya mewakili sekitar 5.000 anggota BLN di wilayah Jawa Timur yang selama ini terus mengikuti perkembangan penyelesaian kewajiban koperasi.
Menurutnya, anggota memberikan dukungan penuh terhadap keputusan pengurus melaporkan sejumlah direksi dan pengelola unit usaha yang diduga menyalahgunakan dana koperasi.
“Kami sangat menghargai dan mendampingi niat baik Ketua Pengurus BLN yang baru. Kami akan terus mengawal proses pelaporan terhadap para direksi yang diduga bermasalah serta selalu memberikan perkembangan informasi kepada anggota kami,” ujar Titin.
Ia mengungkapkan, di tengah proses hukum yang berjalan, pengurus juga mulai merealisasikan pembayaran kepada anggota. Sejak Mei 2026, pembayaran kepada anggota disebut telah dilakukan secara bertahap.
Menurut Titin, anggota koperasi primer dengan nilai simpanan hingga Rp3 juta telah mulai menerima pembayaran. Sementara untuk anggota non-primer dengan nilai simpanan hingga Rp300 ribu juga telah diselesaikan.
“Dari sekitar 5.000 anggota yang kami dampingi di Jawa Timur, lebih dari 1.000 anggota sudah menerima pembayaran. Ini menjadi bukti bahwa proses penyelesaian kewajiban mulai berjalan,” katanya.
Titin berharap proses hukum yang ditempuh pengurus dapat mempercepat pengembalian aset dan dana koperasi sehingga pembayaran kepada seluruh anggota dapat dilakukan secara bertahap.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons positif dari jajaran aparat penegak hukum terhadap laporan yang disampaikan Pengurus Koperasi BLN.
“Respons dari pihak kepolisian sangat baik karena ini menyangkut nasib ribuan anggota koperasi. Mereka menyambut baik laporan kami dan menyampaikan akan segera menindaklanjuti pengaduan yang telah kami sampaikan,” pungkasnya.
