Jakarta,Topikonline.co.id– Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi melesat tajam sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, institusi ini mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,4 triliun—rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Angka tersebut bukan sekadar melampaui target Rp6,55 triliun, tetapi menembus 155 persen capaian yang ditetapkan pemerintah. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,62 triliun, kinerja 2025 melonjak 18 persen—menandai akselerasi signifikan sektor keimigrasian dalam menopang kas negara.
Lonjakan penerimaan ini ditopang tingginya permintaan layanan keimigrasian. Sepanjang tahun lalu, Imigrasi menerbitkan lebih dari 4 juta paspor, 7,5 juta visa, serta 1,36 juta izin tinggal. Angka-angka tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas global sekaligus kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian nasional.
Namun, capaian tidak berhenti pada aspek layanan. Di saat yang sama, fungsi pengawasan dan penegakan hukum justru diperketat. Sepanjang 2025, Imigrasi mengeksekusi 16.006 tindakan administratif keimigrasian (TAK) dan menangani 136 perkara pidana. Dari jumlah itu, 68 tersangka telah mengantongi putusan pengadilan.
Operasi pengawasan digelar masif melalui Operasi Wira Waspada dan patroli di wilayah rawan pelanggaran. Hasilnya, ratusan warga negara asing (WNA) terjaring, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, penggunaan sponsor fiktif, hingga masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia.
“Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian penting dari menjaga kedaulatan negara. Kami memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Yuldi.
Penguatan pengawasan juga didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Program Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Desa Binaan Imigrasi, hingga Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopminda) menjadi tulang punggung sinergi dengan pemerintah daerah, aparat desa, hingga pelaku usaha perhotelan.
Di sisi lain, transformasi digital menjadi wajah baru layanan Imigrasi. Aplikasi deklarasi kedatangan internasional “All Indonesia” dihadirkan sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu pintu. Inovasi ini memangkas birokrasi sekaligus mempercepat proses kedatangan penumpang internasional.
Tak hanya itu, kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) diperkenalkan sebagai langkah strategis membuka pintu bagi diaspora. Skema ini memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi individu yang memiliki hubungan darah atau historis dengan Indonesia, seperti eks WNI, keturunan, maupun pasangan WNI.
Modernisasi juga merambah aspek operasional. Penerapan autogate di bandara internasional, penggunaan body camera oleh petugas, hingga pembentukan Passenger Analysis Unit (PAU) memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan analisis real-time.
Untuk memperluas akses layanan, Ditjen Imigrasi menambah 18 kantor baru sepanjang 2025. Kini, total kantor imigrasi mencapai 151 unit, mempertegas kehadiran negara hingga ke daerah sekaligus mempersempit ruang pelanggaran oleh WNA.
Menjelang akhir masa tugasnya, Yuldi menegaskan capaian ini merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran. Ia berharap fondasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat di masa mendatang.
“Ini hasil kerja keras bersama. Ke depan, Imigrasi harus semakin profesional, adaptif, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi negara,” pungkasnya.
