Jakarta,Topikonline.co.id — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memperkuat pemahaman jajaran pemasyarakatan terhadap reformasi hukum pidana nasional. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum, Dhahana Putra, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan secara virtual, Jumat (6/3).
Kegiatan yang digelar dari Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi kebijakan hukum pidana terbaru berjalan selaras di lingkungan pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 disusun untuk menyelaraskan berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang khusus dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Mashudi menegaskan bahwa penyesuaian pidana merupakan bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana nasional agar lebih harmonis dan memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.
“KUHP baru membawa semangat pembaruan dalam sistem pemidanaan kita. Karena itu, berbagai ketentuan pidana di undang-undang lain perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan tetap sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional,” ujar Mashudi.
Ia menekankan, pemahaman terhadap aturan baru tersebut menjadi krusial bagi jajaran pemasyarakatan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan.
Menurutnya, perubahan paradigma pemidanaan menuntut petugas pemasyarakatan untuk mampu menyesuaikan praktik pembinaan, pelayanan, pembimbingan, hingga pemenuhan hak warga binaan sesuai kebijakan hukum pidana yang baru.
“Bagi jajaran pemasyarakatan, memahami penyesuaian pidana ini penting agar pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pembimbingan, dan pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan sesuai kebijakan hukum pidana yang baru serta tetap memberikan kepastian hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Dhahana Putra menjelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Penyesuaian Pidana bertujuan menciptakan keselarasan antara KUHP baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang telah lebih dulu berlaku.
Ia menambahkan, KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih modern dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan bagi korban.
“Penyesuaian pidana ini dilakukan agar ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang khusus tetap berlaku, namun struktur pemidanaannya diselaraskan dengan KUHP baru sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan,” terang Dhahana.
Lebih lanjut, reformasi sistem pemidanaan nasional juga menghadirkan alternatif pemidanaan baru, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga pidana denda berbasis kategori.
Dalam penerapannya, penyesuaian pidana menggunakan asas lex mitior, yakni apabila terdapat perbedaan antara aturan lama dan aturan baru, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terpidana dapat diterapkan, tentunya melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menghadapi perubahan besar dalam sistem pemidanaan nasional, sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
