Surabaya,Topikonline.co id– Reformasi layanan dokumen perjalanan negara memasuki babak baru. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) pengambilan data biometrik paspor dinas—langkah strategis yang menandai integrasi penuh pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional.
Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Tujuannya jelas: menghapus hambatan teknis yang selama ini membayangi pemegang paspor dinas dan memperluas akses layanan hingga ke daerah.
Selama ini, persoalan klasik muncul karena data biometrik pemegang paspor dinas belum seluruhnya terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Akibatnya, sejumlah pejabat negara kerap mengalami kendala saat menggunakan autogate di bandara internasional. Dengan skema baru ini, pengambilan biometrik tak lagi terpusat di Jakarta, melainkan bisa dilakukan di kantor imigrasi setempat.
Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto, menegaskan bahwa terobosan ini menjawab isu strategis dalam tata kelola dokumen perjalanan dinas.
“Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami,” ujar Eko.Kamis 19/2/2026.
Transformasi menuju paspor dinas elektronik bukan sekadar pembaruan teknis. Di tangan diplomasi, ia menjadi instrumen strategis. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala, menyebut paspor elektronik sebagai kebutuhan mendesak.
“Transformasi menuju paspor elektronik menjadi kebutuhan teknis sekaligus instrumen diplomasi untuk memperluas kemudahan mobilitas para pejabat negara yang mewakili Pemerintah Indonesia,” tegasnya.
Menurut Akio, sejumlah negara Eropa hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. Denmark dan Swedia, misalnya, mensyaratkan paspor elektronik. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman pun hanya mencakup jenis paspor tersebut.
Data Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahun, dengan lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Angka ini menegaskan urgensi pemerataan layanan agar aparatur negara di luar Jakarta tidak lagi terhambat urusan administratif.
Dalam pelaksanaan pilot project di Surabaya, pengambilan biometrik dilakukan secara simbolis terhadap empat Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara paralel, layanan serupa juga diberikan kepada 90 Taruna AAL lainnya sebagai bagian dari uji kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi lintas instansi di lapangan.
Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang sebelumnya digelar di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada November tahun lalu. Ke depan, layanan biometrik paspor dinas akan diperluas secara bertahap ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menyebut penunjukan Surabaya sebagai kehormatan sekaligus tantangan.
“Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi pilot project menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya,” tutupnya.
Langkah ini bukan sekadar pembaruan prosedur, melainkan penegasan arah baru: birokrasi yang terintegrasi, adaptif, dan mendukung daya tawar diplomasi Indonesia di panggung global.
