Jakarta,Topikonline.co.id– Wacana pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama kembali memantik polemik di ruang publik. Sorotan tajam mengarah pada sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang dinilai menyetujui gagasan tersebut, padahal pada masa pemerintahannya lahir regulasi revisi yang kontroversial.
Revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini sejak awal menuai kritik luas karena dianggap melemahkan independensi KPK, terutama melalui pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru dari PDI Perjuangan, menilai dukungan terhadap pengembalian UU KPK versi lama mencerminkan standar ganda. “Publik tahu persis siapa yang berperan dalam lahirnya UU 19/2019. Jika kini mendukung kembali ke aturan lama, wajar bila publik mempertanyakan konsistensi sikap tersebut,” ujarnya.
Polemik ini tak berdiri sendiri. Perhimpunan Ultra Marhaen merilis data yang menunjukkan penurunan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun organisasi tersebut, target penurunan peringkat IPK hingga posisi 37 dalam rentang 2005–2025 tidak tercapai. Indonesia justru berada di peringkat ke-60 pada 2025.
“Pemberantasan korupsi dari era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi mengalami penurunan signifikan, terlebih setelah revisi UU KPK diberlakukan,” tegas Nova Andika, Founder/Formatur Pendiri Baitul Muslimin Indonesia—sayap ormas keislaman PDI Perjuangan—yang juga tokoh di Perhimpunan Ultra Marhaen.
Nova menekankan bahwa kepemimpinan presiden memegang peran sentral dalam arah pemberantasan korupsi. “Dalam memberantas korupsi, dibutuhkan kepemimpinan presiden yang tegas. Pimpinan dan komisioner KPK dipilih oleh presiden. Maka arah kebijakan sangat ditentukan dari pucuk kekuasaan,” ujarnya.
Alih-alih larut dalam polemik, Perhimpunan Ultra Marhaen menyerukan lima langkah strategis untuk membenahi sistem pemberantasan korupsi yang dinilai kian akut.
Pertama, DPR RI didorong meningkatkan integritas dan kualitas kepemimpinan dalam menopang agenda pemberantasan korupsi.
Kedua, parlemen diminta menerapkan prinsip meaningful public participation dalam setiap penyusunan RUU/UU terkait pemberantasan korupsi, guna menghindari kecurigaan publik atas potensi manipulasi atau persekongkolan dalam proses legislasi.
Ketiga, lembaga tinggi negara—MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan BPK RI—didorong menegakkan moral obligasi dan akuntabilitas penuh kepada rakyat atas penggunaan APBN serta pelaksanaan fungsi konstitusionalnya.
Keempat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mantan presiden, bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Sejak republik ini berdiri, belum pernah ada mantan presiden yang diseret ke pengadilan atas dugaan korupsi. Ini menjadi catatan sejarah yang perlu dievaluasi,” ujar Nova.
Kelima, pembenahan aparat penegak hukum dan sistem peradilan sebagai prioritas utama di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Polemik pengembalian UU KPK versi lama sejatinya bukan sekadar soal teks undang-undang, melainkan menyangkut konsistensi politik dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk KPK, sangat ditentukan oleh keberanian pemimpin dalam memastikan independensi dan integritas lembaga tersebut.
Di tengah tuntutan reformasi hukum yang semakin menguat, perdebatan ini menjadi ujian: apakah bangsa ini akan berhenti pada polemik, atau melangkah menuju pembenahan sistemik yang menyentuh akar persoalan korupsi?
Jawabannya, kembali pada keberanian politik dan kesungguhan seluruh elemen negara dalam menegakkan hukum tanpa kompromi.
