Jakarta,Topikonline.co.id – Isu pencekalan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke luar negeri akhirnya mendapat bantahan tegas. Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan hingga Senin (9/11/2026) malam tidak ada permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama mantan Kapolri tersebut.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui status WhatsApp yang diunggah sekitar pukul 22.38 WIB.
Dalam pesannya, Hendarsam menyebut klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjawab banyaknya pertanyaan publik mengenai kabar pencekalan Tito Karnavian.
“Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan sampai dengan saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari aparat penegak hukum. Terima kasih,” demikian bunyi pernyataan Hendarsam.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi keimigrasian Tito di tengah beredarnya kabar yang menyebut dirinya dicegah bepergian ke luar negeri.
Sebelumnya, Tito Karnavian juga telah membantah langsung isu tersebut saat ditemui seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dengan nada tegas, Tito menyebut kabar pencekalan dirinya sebagai informasi bohong.
“Hoaks ya,” kata Tito.
Ia menegaskan tidak pernah menerima informasi mengenai surat pencegahan terhadap dirinya. Tito bahkan mempertanyakan kabar tersebut karena hingga saat itu dirinya tetap menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasa.
“Saya di sini, ke mana?” ujarnya.
Tak hanya soal pencekalan, Tito juga menyoroti beredarnya informasi lain yang menurutnya tidak sesuai fakta, termasuk kabar mengenai pertemuan terkait dugaan penyadapan yang disebut berlangsung di rumah dinasnya.
Tito meluruskan bahwa rumah dinasnya berada di Jalan Widya Chandra 1, bukan Widya Chandra 4 sebagaimana informasi yang beredar.
“Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi langsung dari Mendagri dan penegasan Dirjen Imigrasi, isu pencekalan Tito Karnavian sejauh ini tidak didukung bukti adanya permohonan pencegahan dari aparat penegak hukum.
Klarifikasi ini diharapkan dapat menghentikan spekulasi yang berkembang sekaligus mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
